Ratusan Petani Jambi Gelar Aksi Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Ratusan masa petani bersama dengan organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Empat BI, Telanaipura pada Senin, 26 September 2022.

Aksi ini dilakukan dalam rangka refleksi Hari Tani Nasional Tahun 2022 yang jatuh pada 24 September 2022 lalu.

Dalam aksinya, ratusan masa ini menuntut pemerintah agar komitmen dalam penyelesaian konflik agraria di Provinsi JAMBI.

"Kami juga meminta agar pemerintah mengembalikan wilayah kelola rakyat JAMBI, mengusut tuntas mafia tanah dan menindak tegas korporasi yang merusak lingkungan," teriak sang orator.

BACA JUGA:Meriah, Gubernur Jambi Al Haris Tutup Festival Batanghari 2022

BACA JUGA:Bank Indonesia Provinsi Jambi Gelar Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi

Rencananya, setelah melakukan orasi di Simpang Empat BI masa aksi ini akan bergerak ke kantor Gubernur Jambi.

Sebelumnya, Menyambut Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September tahun 2022, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Jambi akan mengadakan rapat umum bersama ribuan Petani pada Senin, 26 September 2022.

Sebanyak 1.000 petani dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang berada di enam kabupaten Provinsi Jambi akan turut serta dalam aksi ini.

Aksi ini sendiri akan difokuskan di Kantor Gubernur Jambi dengan tuntutan agar pemerintah mempunyai sikap tegas dan komitmen yang dituangkan dalam kebijakan untuk menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi.

BACA JUGA:Tanpa Minum Obat, Ini 3 Cara Alami Menurunkan Demam

BACA JUGA:Aktif Gerakan Kegiatan Kemanusiaan, PLN UPDK Jambi Terima Penghargaan dari PMI Jambi

"Kami juga meminta kepada pemerintah agar mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi," kata Abdullah Direktur Eksekutif WALHI Jambi, pada Sabtu, 24 September 2022.

Dalam Hari Tani kali ini, WALHI Jambi menyoroti mudahnya pemerintah baik di tingkat Provinsi dan Pusat mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk menggarap hutan atau lahan yang ada.

Namun, perusahaan-perusahaan ini kemudian banyak terlibat konflik dengan masyarakat yang membuat masyarakat dalam kondisi terpojok.

"Kita mencatat, Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan," katanya.

BACA JUGA:Kisah Cinta Zodiak Kamu, 26 September 2022, Leo, Pasangan Anda Ingin Membawa Anda ke Suatu Tempat

BACA JUGA:Zodiak Kamu, 26 September 2022, Scorpio, Perubahan dalam karier mungkin berhasil bagi Anda

Dari ratusan konflik yang belum selesai ini, keterlibatan aktor utamanya adalah perusahaan ekstraktif seperti sawit, tambang dan HTI, pemerintah dan masyarakat korban dengan rincian lahan atas tambang mencapai 95 konflik. HTI atau hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.

"WALHI Jambi sendiri memprioritaskan ada sebanyak 17 desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam," ungkapnya. *

Sumber: