Waspada Kuota BBM Subsidi Jebol,DPR Minta Jokowi Lakukan Ini
jambi-independent.co.id|
Editor:
Surya Elviza|
Rabu 01-06-2022,19:23 WIB
Pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi harus dilakukan agar tepat sasaran. Foto : Jpnn.com --
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -Anggota DPR RI minta agar pemerintah benar benar melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi.
Ini agar BBM subsidi tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak menerimanya. Terutama digunakan oleh kendaraan mewah.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yang menilai pemerintah harus melakukan beberapa hal penting agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Sebab menurutnya saat ini masih banyak kejadian dimana subsidi BBM malah digunakan oleh pihak yang tidak berhak menerimanya atau tidak tepat sasaran.
Menurutnya revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebaiknya mencantumkan larangan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan mewah dan kendaraan dinas.
Hal itu perlu dilakukan agar kuota BBM bersubsidi tidak jebol dan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
"Bila tidak dibatasi, diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan jebol, merugikan keuangan pemerintah dan menguras anggaran negara," ujar Mulyanto pada Rapat Panja Asumsi Makro Komisi VII dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Dirut Pertamina.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga setuju bila pembatasan dan pengawasan didorong pembayaran yang bersifat non tunai, misalnya menggunakan aplikasi MyPertamina.
"Pengalaman dengan aplikasi PeduliLindungi dalam penanganan Covid-19 memperlihatkan hasil yang positif. Tentu saja implementasinya dilaksanakan secara bertahap dimulai dari daerah-daerah yang siap," ungkapnya.
Menurut Mulyanto, dari data yang disampaikan Pertamina, terjadi peningkatan volume Pertalite sebesar 14 persen setelah adanya kenaikan harga Pertamax per 1 April 2022.
Pada saat yang sama, terjadi penurunan volume penjualan Pertamax sebesar 26 persen karena terjadi migrasi pelanggan Pertamax menjadi pelanggan Pertalite.
Hal ini disebabkan, karena terjadinya recovery pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan mobilitas masyarakat dan kebutuhan BBM.
Namun demikian, karena daya beli masyarakat yang belum pulih serta disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang cukup lebar, menyebabkan terjadi migrasi pengguna BBM.
Mulyanto mengungkapkan antisipasi pemerintah yang didukung DPR untuk menaikan kuota BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite telah disepakati.
DPR telah menyetujui tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan LPG untuk tahun 2022 sebesar 266.6 triliun.
Tambahan anggaran ini diberikan kepada Pertamina karena terjadi perubahan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022, dari sebelumnya USD 63 USD per barel menjadi USD 100 USD perbarel seperti dikutip dari jpnn.com.
Dengan demikian total anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan LPG untuk tahun 2022 menjadi sebesar 362.5 triliun. (viz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
