Tinjau Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Wamen Ossy Pastikan Layanan Berjalan Optimal

Kota Cirebon, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cirebon, Selasa (16/11/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan peningkatan layanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kantor Pertanahan merupakan garda terdepan pelayanan Kementerian ATR/BPN.

Karena itu, seluruh proses layanan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan kepada jajaran Kantah Kota Cirebon.

BACA JUGA:Cari PPAT Terverifikasi Aktif Kini Lebih Mudah Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Setibanya di lokasi, Wamen Ossy melakukan peninjauan langsung atau office tour ke sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari loket layanan pertanahan, ruang pengaduan dan konsultasi, ruang kerja pegawai, hingga ruang warkah.

Dalam kesempatan tersebut, ia melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana, alur pelayanan, serta sistem kerja yang diterapkan oleh Kantah Kota Cirebon.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog dengan jajaran Kantah Kota Cirebon guna membahas berbagai tantangan pelayanan pertanahan di lapangan.

Wamen ATR/Waka BPN menekankan pentingnya profesionalisme sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Konsisten Lima Tahun Berturut, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Badan Publik Predikat Informatif 2025

“Pelayanan yang baik lahir dari sumber daya manusia yang profesional dan berkomitmen. Tolong layani para pemohon dengan sebaik-baiknya,” tegas Ossy.

Selain meninjau fasilitas dan berdiskusi dengan jajaran internal, Wamen Ossy juga menyapa anggota Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Jawa Barat yang tengah mengantre di loket pelayanan.

Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Ditpolair Polda Jawa Barat atas dua bidang tanah di kawasan pesisir Kota Cirebon sebagai bentuk kepastian hukum atas aset negara.

“Sertipikat ini sangat penting sebagai dasar hukum pemanfaatan aset negara.

Sumber: