Menutup 2025, Menguji Ketahanan Fiskal Jambi dan Membaca Peluang 2026

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -  Memasuki Triwulan III dan IV tahun 2025, fiskal regional Provinsi JAMBI berada pada fase krusial.

Semester kedua bukan sekadar periode penyerapan anggaran, melainkan cermin ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi normalisasi harga komoditas, perlambatan ekonomi global, serta pengetatan ruang fiskal nasional.

Data riil menunjukkan bahwa APBD Jambi masih mampu menjaga stabilitas, namun dengan ruang ekspansi yang semakin terbatas.

Secara makro, perekonomian Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 tumbuh 4,77 persen (yoy). Pertumbuhan ini relatif stabil, namun belum cukup kuat untuk menciptakan akselerasi ekonomi yang signifikan.

BACA JUGA:Jasa Raharja Bersama korlantas melaksanakan survei Kesiapan Ops Lilin 2025 di Wilayah Jawa

Konsumsi pemerintah menjadi salah satu penopang utama, sementara sektor berbasis komoditas mulai menunjukkan gejala perlambatan akibat fluktuasi harga batubara dan CPO yang tidak seagresif periode boom sebelumnya.

Dari sisi fiskal, ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat dominan. Hingga September 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar Rp11,68 triliun atau 76 persen dari pagu APBN.

Dana ini menjadi tulang punggung pembiayaan belanja daerah, terutama untuk belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Tanpa transfer pusat, ruang fiskal daerah akan jauh lebih sempit.

APBN regional juga berperan sebagai bantalan ekonomi. Hingga akhir Triwulan III 2025, pendapatan negara yang dikumpulkan di wilayah Jambi tercatat sekitar Rp4,27 triliun, dengan penerimaan pajak bruto masih tumbuh sekitar 9–10 persen, terutama dari sektor perdagangan besar dan eceran.

BACA JUGA:Naik Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini Rabu 17 Desember 2025 Jadi Rp2,47 Juta per Gram

Namun, tren ini mulai melandai di Triwulan IV, seiring melemahnya daya beli dan kehati-hatian dunia usaha.

Pada level APBD Provinsi, kinerja pendapatan menunjukkan tantangan struktural. Hingga semester pertama 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar Rp1,67 triliun atau 37 persen dari target, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar Rp703 miliar atau 33–34 persen dari target.

Angka ini mengindikasikan bahwa basis PAD Jambi masih sempit dan sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.

Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak bahan bakar masih menjadi andalan, tetapi pertumbuhannya melambat seiring stagnasi penjualan kendaraan dan tekanan konsumsi rumah tangga.

Sumber: