Prabowo Fokus Benahi Kawasan Ilegal Lewat Koordinasi Lintas Lembaga

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu 23 November 2025, dengan fokus pembahasan penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat. 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar penegakan hukum di wilayah rawan dapat berjalan lebih efektif.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan tegas mengenai prinsip pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi.

"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca di Wilayah Kota Jambi Hari ini, 24 November 2025

Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam itu membahas agenda strategis terkait sektor kehutanan dan pertambangan, termasuk evaluasi hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban kawasan pertambangan.

Teddy menambahkan bahwa rapat juga menyoroti konsekuensi hukum dari berbagai aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut, mulai dari pelanggaran tata ruang hingga praktik pertambangan tanpa izin yang merugikan negara.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selain itu, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Hari ini di Wilayah Provinsi Jambi, 24 November 2025

Seluruhnya terlibat dalam pembahasan untuk memperkuat langkah penertiban dan memastikan proses penegakan hukum berjalan menyeluruh dan terintegrasi.

Sumber: