Presiden Prabowo Setujui Mandatori Bensin E10, Indonesia Siap Masuki Era Bahan Bakar Bersih

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan baru melalui program etanol 10 persen (E10).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk memulai proyek ini sebagai bagian dari langkah strategis transisi energi nasional.

"Kemarin malam sudah kami rapat dengan Pak Presiden. Pak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

BACA JUGA:Gebyar PAUD Muaro Jambi Jadi Panggung Inspiratif, Bupati BBS Titip Pesan Kuat: 'Anak Hebat, Daerah Hebat!'

Ia menjelaskan, melalui kebijakan mandatori tersebut, seluruh produk bensin nantinya akan dicampur dengan 10 persen etanol. Bahlil menyebut langkah ini merupakan kelanjutan proyek energi bersih setelah keberhasilan program biodiesel (B40), yang bertujuan menekan impor dan mengurangi polusi udara.

"Tujuannya apa? Agar tidak kita import banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan," tambahnya.

Menurut Bahlil, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor. Ia menegaskan bahwa produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari total konsumsi nasional.

BACA JUGA:Temui Menkeu Purbaya, Gubernur Al Haris Desak Pemerintah Pusat Tinjau Penurunan TKD yang Buat Daerah Terpuruk!

"Sekarang potret kita, konsumsi kita BBM itu 1,6 juta barel per day. Dan lifting kita kurang lebih sekitar 600 juta barel (per hari). Jadi kita itu impor 1 juta barel per day," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut program ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi nasional. Setelah penerapan B40, pemerintah menargetkan peningkatan menjadi B50 pada 2025, yang diharapkan mampu menghapus ketergantungan terhadap impor solar.

 "Di 2025, rencana pemerintah akan mendorong ke B50. Jadi dengan demikian kita tidak lagi impor solar di 2025," tegasnya.

BACA JUGA:Gus Ipul Dorong Validasi Data dari Daerah, Bangun Sekolah Rakyat untuk Atasi Anak Putus Sekolah

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyambut baik kebijakan tersebut. Pj Corporate Secretary Roberth MV Dumatubun menilai pencampuran etanol dalam bahan bakar minyak merupakan praktik internasional yang telah terbukti sukses di banyak negara.

"Implementasi ini terbukti berhasil mengurangi emisi gas buang, menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil murni, serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui pemanfaatan bahan baku pertanian," jelas Roberth.

Sumber: