Nasib Tuntutan Rakyat 17+8 Melewati Deadline, Prabowo: Sebagian Masuk Akal, Sebagian Harus Dirundingkan

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memberi respons terkait 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai digaungkan di media sosial seminggu belakang.

Menanggapi tuntutan ini, Prabowo mengatakan bahwa sebagian tuntutan yang diberikan masih harus dipelajari lagi.

"Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif," kata Prabowo pada Minggu, 7 September 2025 di Hambalang, Jawa Barat.

BACA JUGA:Tunjangan Rumah Dihapus, Simak Rincian Take Home Pay Anggota DPR RI yang Kini Jadi Rp65 Juta

Prabowo juga memberi tanggapan terkait tuntutan untuk membentuk Tim Investigasi Independen untuk menelisik kasus Affan Kurniawan. Menurutnya tuntutan tersebut masuk akal untuk dilakukan.

"Saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kaya gimana," ujar Prabowo.

Kemudian, Prabowo menyebut bahwa tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil masih bisa diperdebatkan. Menurutnya, salah satu tugas TNI adalah menjaga masyarakat dari ancaman apapun.

Terutama pada saat demonstrasi DPR sebelumnya yang dianggap terdapat aksi terorisme.

Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya," jelas Prabowo.

BACA JUGA:Simak Ya! ASN atau PPPK yang Rusak Rumah Tangga Orang Bisa Diberhentikan

Sebelumnya, Koalisi Sipil membuat 17+8 tuntutan rakyat yang berisikan 17 tuntutan yang harus diselesaikan dengan cepat.

Ke-17 tuntutan ini diberi masa tenggat hingga 5 September lalu, tetapi secara keseluruhan belum dapat dipenuhi. Sedangkan 8 tuntutan lainnya adalah tuntutan rakyat yang harus dipenuhi dalam jangka satu tahun.

Isi 17 Tuntutan Mendesak (Batas waktu 5 September 2025) Daftar ini berisi 17 poin tuntutan yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR. 

Berikut isi 17 tuntutan rakyat yang di-deadline-kan 5 September 2025: 

Sumber: