Kasus Harun Masiku, KPK Periksa eks Sekretaris Wahyu Setiawan

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Wahyu Setiawan pada 2017-2020, Rahmat Setiawan Tonidaya (RST).

Mantan sekretaris Wahyu Setiawan ini, diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Wahyu Setiawan merupakan mantan terpidana kasus tersebut sekaligus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 2017-2020.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama RST, PNS (pegawai negeri sipil),” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa 29 April 2025.

BACA JUGA:Info Harga Emas Antam Hari Ini 29 April 2025, Naik Tipis Jadi Segini

BACA JUGA:Mobil Tangki PT Elnusa Petrofin Diamankan di Muaro Jambi, Managemen Bilang Begini

Selain Rahmat, KPK juga memanggil seorang karyawan swasta bernama Sri Muliani Dewiningsih (SMD) untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus Harun Masiku.

Senin lalu, 28 April 2025  KPK sempat memanggil mantan Inspektur KPU RI Adiwijaya Bakti, dan seorang wiraswasta bernama Imelda (IMD) terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, pada 9 Januari 2020, KPK mengumumkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan PAW anggota DPR RI periode 2019–2024.

Empat orang tersangka tersebut adalah Harun Masiku dan Saeful Bahri selaku pemberi suap, serta mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Agustiani Tio Fridelina.

BACA JUGA:Geger! Warga Puri Cemara Indah Kota Jambi Tewas Gantung Diri

BACA JUGA:Kenapa Kefir Baik untuk Pencernaan? Ini Penjelasan Ahli Diet!

Dalam perkembangan kasus itu, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Harun Masiku, penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah.

Sumber: