Donald Trump di Persimpangan, Membela Qatar atau Israel?

JAMBI - INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini berada dalam posisi sulit setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Doha, ibu kota Qatar. Serangan pada 9 September lalu menargetkan sejumlah pemimpin Hamas yang sedang mengikuti perundingan gencatan senjata dengan mediasi AS.

Aksi militer Israel itu memunculkan dampak serius terhadap hubungan diplomatik Washington dengan dua sekutu pentingnya di Timur Tengah, yaitu Qatar dan Israel.

Bagi Trump, kondisi ini membuat kebijakan luar negeri AS di kawasan menjadi semakin rumit. Menurut laporan Newsweek (16/9/2025), serangan tersebut tidak hanya merusak upaya perdamaian yang tengah diupayakan AS, tetapi juga melemahkan peran Qatar sebagai mediator regional.

BACA JUGA:Perjalanan RUU Perampasan Aset

Hal ini bahkan menimbulkan keraguan terhadap masa depan Perjanjian Abraham, inisiatif yang pernah digagas pemerintahan Trump untuk menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab.

Selain persoalan diplomatik, serangan Israel juga menimbulkan konsekuensi ekonomi.

Qatar merupakan mitra dagang utama AS, sekaligus lokasi Pangkalan Udara Al Udeid, basis militer terbesar Amerika di kawasan.

BACA JUGA:106 Warga Gaza Tewas Bersamaan Saat PBB Sebut Tindakan Israel sebagai Genosida

Gangguan terhadap hubungan kedua negara berpotensi merusak investasi serta kepentingan strategis AS di Timur Tengah.

Namun, di sisi lain, Israel tetap menjadi sekutu militer paling dekat bagi Washington.

Negeri itu menerima miliaran dolar bantuan militer tiap tahun dan memiliki kerja sama intelijen yang erat dengan AS.

Kondisi ini menegaskan betapa rapuhnya keseimbangan kebijakan luar negeri Trump, yang harus menjaga hubungan dengan Qatar tanpa merusak aliansi strategisnya bersama Israel.

BACA JUGA:Drama 8 Gol! Juventus vs Borussia Dortmund Berakhir Imbang 4-4 di Liga Champions

Tahun ini, Qatar memperkuat kemitraan ekonominya dengan AS. Saat kunjungan Trump ke Doha pada Mei 2025 lalu, diumumkan kerja sama ekonomi bernilai lebih dari USD1,2 triliun, meski Gedung Putih kemudian mengonfirmasi angka riil sekitar USD243 miliar.

Sumber: