Ada 7.000 Transaksi Judi Online di DPR RI, PPATK : Siap Serahkan Datanya

JAKARTA, JAMBI- INDEPENDENT.CO.ID - Belum usai masalah judi online yang banyak merugikan masyarakat bahkan ada yang merenggut nyawa, kini ada data mengejutkan datang dari DPR RI mengenai judi online.

Ternyata,tercatat sebanyak 7.000 transaksi judi online yang terjadi di DPR RI. Data yang cukup mengejutkan ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, total transaksi judi online atau judol khusus di DPR RI sebanyak 7.000 transaksi.

Ivan mengatakan, jumlah transaksi inilah yang nantinya akan disampaikan datanya langsung kepada DPR, termasuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sesuai permintaan para anggota dewan di DPR.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Usai PAN, Aspan Terima Rekomendasi dari PKB untuk Pilkada Tebo 2024

BACA JUGA:PAN Resmi Dukung H Aspan-Wartono Triyan Kusumo di di Pilkada Tebo 2024

Hal ini disampaikan Ivan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.

Ia mengatakan, jumlah itu merupakan bagian dari total transaksi secara keseluruhan transaksi judol yang dilakukan para anggota dewan di tingkat DPR, DPRD, maupun Sekretariat Jenderal nya yang sejumlah 63.000 transaksi.

"Tadikan kami sampaikan DPR, DPRD, dan sekretariat ada 63.000 transaksi, untuk di sini saja, yang aktif saja, kalau boleh kami sampaikan ada sekitar 7.000 sekian," ucap 

Ia mengatakan, saat ini Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memang tengah sibu berkeliling kementerian atau lembaga (K/L) saat ini untuk menyerahkan data pemain judol di masing-masing instansinya.

BACA JUGA:Pedagang Pasar Tanjung Bungur Kabupaten Tebo Mulai Ditata, Pedagang Harian dan Kalangan Direlokasi Bertahap

BACA JUGA:Permasalahan Tapal Batas Sumbar-Jambi Tak Kunjung Selesai, Warga Mengeluh Minta Kepastian

"Artinya yang saya bisa sampaikan 7.000 sekian saja kan, enggak bisa seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi kami siap serahkan datanya, kami akan klaster lagi terkait datanya," tegas Ivan.

"Sesuai arahan Ka Satgas sendiri kami lagi jalan ke mana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke K/L nya, termasuk ke DPR RI," ungkapnya.

Sumber: