Polisi Diminta Berani Usut Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online

JAMBI - INDEPENDENT.CO.ID - Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, memberikan pandangan kritis terkait posisi politik Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Ia menilai bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut sebenarnya tidak memiliki kekuatan politik yang cukup signifikan.

Pandangan itu membuat Wildan berpendapat bahwa Polri seharusnya tidak ragu untuk mengusut dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online (judol) yang menyeret namanya saat ia masih menjabat sebagai Menkominfo.

BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Kesiapan Mengirim 20.000 Personel Perdamaian ke Gaza

Wildan menjelaskan bahwa salah satu indikator lemahnya pengaruh politik Budi Arie terlihat dari sikap sejumlah partai politik besar yang enggan menerimanya sebagai kader.

Baik Partai Gerindra maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikabarkan tidak tertarik mengajaknya bergabung, meski ia merupakan figur publik yang sebelumnya cukup dikenal melalui Projo, organisasi relawan Jokowi.

Penolakan tersebut, menurut Wildan, menjadi bukti bahwa Budi Arie tidak memiliki afiliasi maupun kekuatan politik yang cukup berarti di panggung nasional.

Dalam penjelasannya, Wildan menekankan bahwa status Budi Arie sebagai individu yang tidak bernaung di bawah partai politik seharusnya mempermudah penegak hukum untuk memintai keterangan darinya.

BACA JUGA:Simak! Harga Emas Antam Naik Rp3.000 per Gram, 17 November 2025

Ia berpendapat tidak ada alasan bagi aparat untuk ragu-ragu atau merasa terhalang dalam melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan Budi Arie dalam aktivitas judi online.

"Dengan posisi Budi Arie yang kini tidak terikat pada kekuatan politik manapun, seharusnya Polri dapat segera memanggil dan meminta klarifikasi darinya," ujar Wildan, Senin, 17 November 2025.

Wildan menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Budi Arie sangat diperlukan, terutama untuk menjawab rasa penasaran publik yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kasus judi online tersebut menjadi perhatian besar masyarakat karena menyangkut kebijakan Kominfo yang di masa lalu gencar melakukan pemberantasan situs-situs ilegal, namun justru dikaitkan dengan nama seorang menterinya sendiri.

BACA JUGA:Bawa Sabu di Masjid Agung Kota Jambi, Warga Kepri Diamankan Polisi

Sumber: