Transfer ke Daerah Dipersoalkan, Pengamat: Nilainya Justru Terus Meningkat

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Perdebatan mengenai porsi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencuat.

Namun pengamat ekonomi daerah Noviardi Ferzi menilai diskursus tersebut perlu dilihat secara lebih utuh dengan mempertimbangkan data fiskal nasional.

Menurut Noviardi, meskipun terdapat pandangan bahwa porsi anggaran daerah menurun dalam struktur APBN, secara nominal dana yang dialirkan pemerintah pusat ke daerah justru terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Jika melihat data APBN beberapa tahun terakhir, transfer ke daerah dan dana desa tetap berada pada kisaran yang sangat besar, bahkan mendekati Rp1.000 triliun per tahun. Jadi secara nominal sebenarnya tidak turun,” ujar Noviardi.

BACA JUGA:Wow! Menkeu Purbaya Siap Gaji Menteri Dipotong, Respons Pernyataan Prabowo Soal Krisis Global

Dalam hal ini Noviardi menanggapi pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyoroti menurunnya proporsi anggaran daerah dalam belanja negara.

Menurut Noviardi, perubahan tersebut lebih disebabkan oleh dinamika komposisi belanja pemerintah pusat yang meningkat untuk berbagai program strategis nasional.

Dalam APBN 2025 misalnya, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tercatat sekitar Rp919,9 triliun atau masih berada di kisaran seperempat dari total belanja negara.

Angka tersebut bahkan meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp800 triliun.

BACA JUGA:Nekat Saat Mudik! Truk 43 Ton Bahan Pupuk Ditahan di Jambi, Bikin Macet Panjang di Jalintim

“Artinya dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah tetap besar. Yang berubah adalah komposisi belanja negara karena pemerintah juga memperkuat berbagai program nasional seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta program kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Noviardi menambahkan, banyak program yang dibiayai melalui belanja kementerian dan lembaga sebenarnya dilaksanakan di daerah.

Karena itu, jika hanya melihat angka TKD, gambaran dukungan anggaran untuk pembangunan daerah menjadi kurang lengkap.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni kualitas belanja yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, di banyak daerah struktur APBD masih didominasi belanja pegawai, sementara belanja pembangunan relatif terbatas.

Sumber: