Susno Duadji Sindir Kementerian Keuangan dan ESDM Terkait Tambang Ilegal, Sebut Penambang Jadi Kambing Hitam

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID  - Mantan Kabareskrim Susno Duadji terus menyoroti kasus tambang ilegal. Susno bahkan sindir Kementerian Keuangan dan ESDM di balik maraknya tambang ilegal.

Tidak hanya ESDM, Susno Duadji juga menyinggung Kementerian keuangan.

"Kementerian keuangan, mestinya tahu hal ini merugikan negara berteriak dong, jangan hanya penambang berizin saja yang disalahkan, karena penambang berizin jadi kambing hitam seolah-olah merusak lingkungan," ucap Susno.

"Seolah-olah tidak bayar pajak, seolah-olah dia tidak membayar kewajiban apa-apa," sahutnya.

BACA JUGA:Susno Duadji Buka Bukaan Sosok Dibelakang Tambang Ilegal : Kementerian ESDM, Aparat Hukum hingga ASN

BACA JUGA:Ini Pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Terkait Somasi Lahan Pembangunan Stadion Center di Pijoan

Susno Duadji menyenggol Kementerian ESDM yang hanya bisa diam setelah beredarnya surat yang menyeret Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Susno Duadji juga meyakini di balik tambang ilegal bukan hanya satu pihak yang menikmati. Bahkan Susno tampak terkejut saat satu oknum aparat diduga terima uang Rp 2 miliar dalam satu bulannya.

"Seorang petinggi (Polri) bisa disetor Rp 2 M dan itu tidak seorang, tentunya ada level daerah dan saya lihat surat bocorannya itu sampai bawah," ujar Susno.

"Lalu bukan hanya institusi penegak hukum saja, institusi keamanan, aparat pegawai negeri sipil, apakah kementerian ESDM dapat? nggak tahu saya, silahkan dinilai sendiri, buktinya kementerian ESDM saja diam nggak melakukan apa-apa, nggak melalukan evaluasi,"sambung Susno.

BACA JUGA:Susno Duadji Buka Bukaan Sosok Dibelakang Tambang Ilegal : Kementerian ESDM, Aparat Hukum hingga ASN

BACA JUGA:Jalan Alternatif Simpang Karmeo-Kilangan Kabupaten Batanghari, Pangdam II/Sriwijaya: Bukan untuk Batu Bara

Sebelumnya, Indonesian Police Watch (IPW) menyoroti hembusan isu setoran dana tambang yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Dengan begitu, IPW mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Khusus. Berdasarkan pengakuan Ismail Bolong, Komjen Agus diduga menerima setoran uang Rp 6 milyar.

Sumber: disway.id