Politik di Balik Ampunan : Membaca Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto

Langkah seperti ini berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, sekaligus membuka ruang bagi oligarki dan kompromi elite yang mengorbankan akuntabilitas.

Untuk menegakkan hukum, kita membutuhkan pemimpin yang berani, bukan pemimpin yang bertindak di bawah bayang-bayang kesepakatan kekuasaan.

Rakyat tidak hanya mengharapkan reformasi hukum, tetapi juga tindakan konkret yang menunjukkan bahwa hukum adalah dasar keadilan yang melindungi seluruh bangsa.

BACA JUGA:Mandi Setelah Begadang, Aman atau Berbahaya? Simak Penjelasan Medisnya!

Penutup

Abolisi dan amnesti semestinya menjadi sarana koreksi negara terhadap ketimpangan hukum yang terjadi, bukan sebagai alat pelindung bagi elite.

Jika digunakan secara politis, keduanya akan menciptakan preseden buruk bagi demokrasi dan menyuburkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem keadilan. Dalam negara hukum yang sehat, tak boleh ada ruang bagi kekuasaan untuk bermain-main dengan hukum.

*Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah dan Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN)Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel

Sumber: