Viralnya Saja, Realisasi Nol! Janji Dedi Mulyadi Soal Anggaran Khusus Pembebasan Ijazah Tak Jalan

BANDUNG, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Saat itu, Dedi Mulyadi baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar). Gebrakannya terdengar sampai seantero negeri. Melalui konten-konten yang disajikan di kanal Youtube banyak ide dan gagasan mencuat secara spontan. 

KDM alias Kang Dedi Mulyadi sapaan akrabnya, kala itu menyerukan agar sekolah swasta membebaskan biaya untuk ijazah siswa yang masih tertahan.

Sebagai kompensasinya, tunggakan para siswa akan jadi tanggungan Pemprov Jabar. Kebijakan itupun disambut dengan gembira oleh seluruh kepala sekolah swasta. Namun tidak disangka, lain di mulut lain di hati. Kebijakan tersebut hanya isapan jempol belaka.

Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat Acep Sundjana mengatakan, tunggakan untuk ijazah yang tertahan di sekolah swasta se- Jawa Barat nilainya tembus Rp1 triliun.

BACA JUGA:Pemda dan BUMD Boleh Pinjam Dana ke Pusat? Ini Kata Menkeu Purbaya

Namun, uang kompensasi untuk pembebasan ijazah para siswa yang punya tunggakan tidak kunjung terwujud. Padahal ijazah yang tadinya tertahan sudah diberikan kepada siswa. 

Acep menuturkan, operasional siswa SMK beda dengan SMA. Sebab untuk kebutuhan siswa yang bersekolah di SMK ada kebutuhan praktek dan sejenisnya.

"Bahkan dulu itu tercatat, satu sekolah di Garut itu tunggakan bisa tembus Rp2 miliar. Itu untuk satu sekolah,” ucapnya, dilansir dari Jabar Ekspres.

Siasat Ganti Kompensasi Ijazah dengan BPMU 

Dalam perjalanannya, kompensasi dana pembebasan ijazah hilang bagai tertiup angin. Suara protes untuk menagih janji Gubernur Jawa Barat pun disuarakan.

BACA JUGA:Dalam 24 Jam, Gunung Semeru 10 Kali Meletus! Warga Diminta Menjauh dari Radius 8 Km

Akan tetapi, janji tinggal janji. Dengan alasan keterbatasan anggaran, kompesasi pembesasan ijazah hanya omong kosong belaka. FKKS SMK dan SMA Swasta menyuarakan protes.

Namun upaya itu terbungkam oleh nada ancaman dari Gubernur Jawa Barat yang akan melakukan audit pemberian dana hibah progam Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Seluruh kepala swasta terdiam. Gertakan KDM ternyata manjur. Sebagai gantinya program BPMU akan cair sebagai pengganti kompensasi pembebasan ijazah.

Sumber: