Menkeu Purbaya Tegaskan Aksi Siap Tarik Anggaran dan Usut Cukai Ilegal

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah tegas pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran negara dan memberantas pemborosan dana yang tidak produktif.

Dalam pernyataannya di Istana Negara, Selasa 16 September 2025, ia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian atau lembaga yang realisasi belanjanya masih jauh dari target.

Menurut Purbaya, upaya ini telah dibicarakan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menyampaikan rencana konkret untuk turun langsung ke lapangan guna memantau penggunaan anggaran di sejumlah kementerian besar yang serapannya dinilai belum optimal.

BACA JUGA:Zodiak dengan Karier Paling Sukses: Apa yang Membuat Mereka Berhasil?

"Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu," ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunggu hingga akhir tahun untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal. Pemerintah memberikan batas waktu yang jelas agar tidak terjadi pembiaran dana yang tidak terserap.

"Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir kita nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," tegasnya.

BACA JUGA:Waduh! Aksi Anarkis di Bandung Ternyata Didanai Kelompok Internasional

Purbaya menekankan bahwa dana yang ditarik dari kementerian atau lembaga akan langsung dialihkan ke program lain yang lebih siap dan memiliki dampak nyata bagi rakyat. Ia menyatakan bahwa setiap anggaran harus bekerja untuk kepentingan publik.

"Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertanggung pak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur," pungkasnya.

Penanganan Cukai Rokok Ilegal

Di samping penyerapan anggaran, Purbaya juga menyampaikan niatnya untuk menyelidiki lebih dalam dugaan permainan dalam sistem cukai rokok. Ia menerima laporan adanya indikasi pelanggaran serius dalam pengelolaan cukai, termasuk kemungkinan peredaran cukai palsu.

"Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?" katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 15 September 2025.

BACA JUGA:Simak! Segini Anggaran yang Diajukan Menhan dan Panglima TNI ke DPR

Sumber: