UGM Tolak Fasilitasi Perilisan Buku Jokowi's White Paper, Apa Alasannya?

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memasuki babak baru.

Sehari setelah perayaan HUT RI ke-80, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tiffauzia Tiyassuma mengumumkan penerbitan buku Jokowi's White Paper di University Club (UC) Coffee Shop, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Seharusnya, kegiatan peluncuran buku ini diadakan di UC Hotel UGM. Namun, pihak UGM membatalkan perizinan lokasi.

Atas kejadian ini, Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana memberi respons atas kejadian pembatalan acara yang seharusnya diadakan di UC Hotel UGM.

Menurutnya, ada dua alasan utama yang melatarbelakangi keputusan ini. Alasannya yaitu karena alasan prosedural dan politis.

BACA JUGA:Mengintip Isi Buku Jokowi's White Paper yang Dibuat Oleh Roy Suryo Cs

"UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung," jelas I Made Andi Arsana dalam video media yang dirilis pada Senin, 18 Agustus 2025.

Secara prosedural, menurut Jubir UGM proses pemesanan lokasi tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di unit usaha UGM. Pemesanan dianggap tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan di awal.

"Pihak UC UGM menanyakan rincian kegiatan untuk memastikan dan untuk mengambil keputusan profesional. Aida (pemesan) menjawab bahwa acaranya adalah saya kutip ini pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja," jelas I Made Andi Arsana

BACA JUGA:Penampilan 1.000 Pelajar Dalam Paduan Suara Serenade Ikut Meriahkan HUT ke-80 RI

Selanjutnya dijelaskan pada awal pemesanan juga disebutkan bahwa sebelum acara ketua panitia yang bernama Pak Bangun Sutoto akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang

dimaksud dikatakan adalah keamanan internal UGM. Namun, hingga acara selesai dilaksanakan Pak Bangun Sutot dan pihak keamanan UGM tidak melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak UGM.

Atas konfirmasi pemesanan di awal tersebut, UGM merasa tidak adanya keterbukaan dan perbedaan deskripsi kegiatan yang menjadi landasan pembatalan acara.

Seterusnya, alasan kedua yang melatarbelakangi pembatalan acara ialah UGM memandang acara ini bernuansa politis.

Sumber: