Temui Menkeu Purbaya, Gubernur Al Haris Desak Pemerintah Pusat Tinjau Penurunan TKD yang Buat Daerah Terpuruk!

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Gubernur Jambi Al Haris yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), melakukan pertemuan penting dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa 07 Oktober 2025.

Audiensi tersebut membahas persoalan serius terkait penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berdampak signifikan terhadap keuangan dan pembangunan di berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menyampaikan langsung keresahan para kepala daerah yang kini menghadapi keterbatasan fiskal akibat turunnya nilai TKD dari pemerintah pusat.

“Kami mewakili APPSI menyampaikan keluh kesah dari para kepala daerah. Penurunan TKD tahun ini benar-benar dirasakan dampaknya di seluruh daerah,” ungkap Al Haris.

BACA JUGA:Gus Ipul Dorong Validasi Data dari Daerah, Bangun Sekolah Rakyat untuk Atasi Anak Putus Sekolah

Ia menjelaskan, penurunan tersebut telah berimbas pada kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), biaya operasional, serta kewajiban kepada tenaga PPPK.

“Banyak daerah yang kini kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan, mulai dari pembayaran TPP hingga kewajiban terhadap PPPK. Kondisi ini membuat pengelolaan keuangan daerah semakin berat,” tutur Al Haris.

Menurutnya, situasi ini bisa berimbas langsung pada stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, terutama bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.

“Kalau kondisi ini terus berlanjut, APBD 2026 akan sangat tertekan, apalagi bagi daerah yang fiskalnya kecil. Banyak program pembangunan terancam tertunda,” ujarnya dengan nada tegas.

BACA JUGA:Diskominfo dan PN Sarolangun Sepakati Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik

Gubernur Jambi itu menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang berat bagi pemerintah daerah, khususnya bagi wilayah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Kita akui tahun 2026 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi banyak daerah. Daerah dengan PAD kecil pasti akan kesulitan jika TKD terus menurun,” jelasnya.

Meski begitu, Al Haris mengapresiasi tanggapan positif Menteri Keuangan yang berkomitmen melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD 2026, guna memastikan keseimbangan fiskal tetap terjaga.

“Pak Menteri menyampaikan bahwa alokasi TKD akan dievaluasi kembali pada tahun depan. Kita tentu berharap hasilnya dapat lebih berpihak pada daerah,” kata Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan pentingnya keseimbangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, daerah dengan PAD kecil harus tetap mendapat perhatian agar roda pemerintahan dan pembangunan tidak terhenti.

BACA JUGA:SPBU Masih Tunggu SK, Pembatasan Truk Pengisi Solar Belum Berlaku

“Daerah dengan PAD terbatas sulit untuk mandiri jika terlalu bergantung pada TKD. Dalam kondisi seperti ini, fokus utama kami bukan lagi mengejar visi misi, tetapi memastikan pemerintahan tetap berjalan dan masyarakat tetap terlayani,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi terbaik agar kebijakan fiskal nasional tetap mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur dari berbagai provinsi, antara lain Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sumber: