OTT Wamenaker Noel: Skandal, Citra, dan Ujian Politik Presiden Prabowo

BACA JUGA:Serem! Warga Bungo Ini Coba Rampok Gerai BRILink di Tebo Sambil Bawa Parang

Melalui media penangkapan seorang wakil menteri dan dipertontonkan ke publik tanpa masker dan diborgol adalah cara KPK berkata: “Kami masih ada, kami masih berani.” Akan tetapi publik juga tahu, satu OTT yang dilakukan oleh KPK belum cukup. Pertaruhan KPK terletak pada konsistensi.

Apakah insan-insan anti raswah dengan dana operasional yang sangat besar bisa terus menjerat pejabat tinggi negeri ini tanpa pandang bulu, atau kasus ini hanya kilatan cahaya sebelum kembali redup?

Sebagai respon yang dilakukan KPK, Presiden Prabowo pun bergerak cepat. Posisi Wamenaker Noel langsung dicopot. Langkah ini tergolong cerdas, sekaligus strategis: citra pemerintah diselamatkan, pesan tegas dikirim ke publik.

Namun di ranah politik, semuanya tidak lantas berhenti sampai di situ. Publik akan menagih: apakah ketegasan yang dilakukan Presiden Prabowo ini konsisten? Apakah semua pejabat yang bermasalah akan diperlakukan sama seperti Noel? Atau ini hanya bagian dari sekian banyak strategi pencitraan sesaat?

BACA JUGA:SKK Migas PetroChina dan Disnaker Provinsi Jambi Sinergi Perkuat Kepatuhan Norma Kerja dan Integritas

Di sinilah letak dilema yang dihadapi oleh Presiden Prabowo. Konsistensi di tengah lanskap politik yang tengah terguncang lebih berat dari sekadar manuver cepat.

Lebih jauh lagi, kasus OTT Noel ini juga menampar wajah kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan yang semestinya menjadi arena mengatasi problem, justru menciptakan dan menambah beban masalah.

Kebijakan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya jadi instrumen melindungi pekerja malah dijadikan alat pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat bermental pencoleng.

Kejadian OTT Noel dan sindikatnya ini membuat para buruh dan serikat pekerja kini menuntut audit total. Pemerintah tidak cukup dengan ungkapan keprihatinan, tetapi juga harus menjawab dengan reformasi nyata. 

BACA JUGA:Singkirkan Lemak Perut! Sayuran Ini Bisa Bikin Kamu Langsing

Jika tidak, kebijakan ketenagakerjaan akan selalu dipandang sebagai ladang rente, bukan instrumen kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan luhurnya.

Sekali lagi, kasus OTT Noel ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut soal pertarungan citra. Satu sisi pemerintah ingin terlihat bersih, sementara KPK juga ingin terlihat kuat. 

Sama halnya partai politik ingin terlihat solid, dan oposisi ingin terlihat benar. Dan publik? Publik tentu saja ingin bukti, bukan drama dan beragam intrik tidak etis lainya.

Kasus OTT Noel adalah momen krusial. Peristiwa ini bisa jadi titik pijak krusial reformasi integritas, atau sekadar episode pendek dalam sinetron panjang politik Indonesia.

Sumber: