APBD Jambi Turun, Jangan Bebankan Masyarakat

BACA JUGA:Kebakaran! Si Jago Merah Hanguskan Rumah Warga di Pesisir Kuala Jambi Tanjab Timur

Digitalisasi sistem pembayaran meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui transparansi dan kemudahan transaksi (Bahl & Bird, 2018).

Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran penerimaan bisa ditekan, sementara basis pajak meluas secara alami.

Ketiga, penghematan belanja daerah. Audit menyeluruh terhadap perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga program non-prioritas dapat menghemat ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Belanja yang efisien terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Susanti & Arif, 2021).

BACA JUGA:Bantu Warga Pelosok, BRILink Kian Menjamur Bertransaksi Online Sembari Beli Pulsa

Selain itu, pengelolaan aset daerah harus diarahkan pada skema Public-Private Partnership (PPP) yang akuntabel.

Alih-alih disewakan jangka pendek, aset strategis bisa dikerjasamakan dalam pengembangan sektor-sektor produktif.

Misalnya, kawasan wisata Geopark Merangin dapat dikembangkan melalui PPP dengan melibatkan investor swasta dan BUMD untuk membangun infrastruktur ramah wisata, seperti eco-lodge, transportasi dalam kawasan, serta pusat edukasi geologi.

BACA JUGA:Banyak yang Rangkap Jabatan, Bupati Tebo Segera Lakukan Reshuffle

Dengan demikian, potensi wisata yang selama ini terbatas pada tiket masuk dapat berkembang menjadi sumber PAD dari retribusi, pajak hotel, restoran, hingga jasa transportasi lokal.

Contoh lain adalah pemanfaatan potensi energi terbarukan di daerah hulu Sungai Batanghari.

Beberapa titik memiliki debit air yang cukup untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik mikrohidro.

Jika pemerintah daerah menggandeng swasta dalam skema PPP, proyek mikrohidro ini bukan hanya memberi pemasukan PAD dari bagi hasil energi, tetapi juga meningkatkan rasio elektrifikasi desa.

BACA JUGA:Siapa Artis Indonesia dengan Monthly Listeners Terbanyak di Spotify?

Sumber: