Untuk itu, pendekatan Pro-Poor Budgeting yang dikembangkan oleh Smeru Research Institute perlu dijadikan kerangka utama dalam perencanaan anggaran daerah.
Anggaran harus dialihkan ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan berkelanjutan.
Kedua, permasalahan koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi penghambat utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Fragmentasi kelembagaan menyebabkan duplikasi program, kesenjangan bantuan, dan inefisiensi.
Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan yang efektif dan berkeadilan.
BACA JUGA:Bantu Pencairan dan PKH, Brilink Bating Raya Talang Pangeran Layani Pencairan Jemput Bola
Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin belum menjadi agenda utama. Kenaikan angka kemiskinan setiap tahun menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih terlalu konsumtif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Padahal, menurut Narayan (2002), strategi pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas produktif masyarakat seperti penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta akses ke pasar adalah kunci untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Keempat, basis data kemiskinan yang digunakan masih bersifat agregat dan tidak real-time. Ini menyebabkan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sering kali meleset dari sasaran.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu membangun sistem informasi kemiskinan yang lebih mikro, berbasis teknologi digital, dan diperbarui secara berkala agar kebijakan sosial dapat ditargetkan secara lebih presisi dan tepat guna.
BACA JUGA:Amarah Terpendam Picu Stres, Yuk Kenali Tandanya
Di sisi lain, ironi besar terjadi ketika kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Jambi tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, investasi besar-besaran di sektor pertambangan batubara dan perkebunan sawit justru menjadi sumber baru kemiskinan.
Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi lokal, model investasi ekstraktif ini menciptakan enklave ekonomi, yaitu struktur ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar menjadi penonton bahkan korban.
Lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat adat dan petani tradisional dialihfungsikan untuk tambang dan perkebunan skala besar.
Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama mereka dan terpaksa beralih menjadi buruh kasar dengan upah minim dan tanpa jaminan keberlanjutan. Kondisi ini menciptakan kemiskinan struktural yang sulit diatasi.
BACA JUGA:Menurut Feng Shui, Ini dia Cara Cepat Dapat Jodoh
Dampak negatif dari aktivitas ekstraktif juga tampak nyata dalam bentuk kerusakan infrastruktur, terutama jalan-jalan umum yang rusak parah akibat aktivitas angkutan truk-truk tambang.