Kemacetan yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan berat tersebut menimbulkan inflasi lokal yang cukup signifikan. Harga kebutuhan pokok naik, distribusi hasil pertanian terhambat, dan biaya logistik melonjak.
Petani merugi, konsumen terbebani, dan daya beli masyarakat menurun. Kemacetan lalu lintas di Jambi, dengan demikian, bukan sekadar masalah teknis, melainkan salah satu penyebab utama kemiskinan baru yang tumbuh di tengah masyarakat.
Polusi udara dan air yang ditimbulkan oleh pertambangan dan pembakaran batubara juga menimbulkan beban kesehatan yang besar. Biaya pengobatan meningkat, penyakit pernapasan menyebar, dan kualitas hidup masyarakat menurun.
BACA JUGA:Kaya Gizi! Yuk Kenali Manfaat Toge Untuk Kesehatan
Dalam kerangka Capability Approach yang diperkenalkan oleh Amartya Sen (1999), kerusakan lingkungan ini secara langsung mengurangi kapabilitas masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan layak.
Ketika akses terhadap udara bersih, air bersih, dan lingkungan sehat terganggu, maka masyarakat kehilangan kemampuan dasar untuk berkembang secara manusiawi.
Melihat kondisi yang kompleks dan sistemik ini, Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengambil langkah strategis yang menyeluruh. Reformasi pengelolaan APBD harus menjadi prioritas utama.
Proyek-proyek multi-years yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dihentikan sementara dan dievaluasi secara mendalam.
BACA JUGA:Persiapan Porprov Capai 75 Persen, 8 Cabor Terancam Tidak Bisa Mentas di Tanjabbar
Dana publik yang ada perlu dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
Pengawasan terhadap belanja daerah harus diperkuat melalui sistem yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan.
Selain itu, model investasi daerah juga harus mengalami transformasi mendasar. Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas terhadap perusahaan tambang dan perkebunan yang merusak lingkungan dan infrastruktur.
Penerapan denda progresif serta kewajiban reklamasi harus ditegakkan tanpa kompromi. Di sisi lain, insentif harus diberikan kepada investor yang mengembangkan sektor hilirisasi dan diversifikasi ekonomi, termasuk sektor-sektor baru seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, serta pertanian modern yang ramah lingkungan dan berbasis potensi lokal.
Langkah penting berikutnya adalah melakukan investasi besar dalam pembangunan manusia. Pemerintah perlu memastikan tersedianya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan bagi masyarakat, tidak hanya di sektor ekstraktif, tetapi juga sektor alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, sanitasi, dan gizi yang memadai harus dijamin, terutama bagi komunitas yang terdampak langsung oleh aktivitas ekstraktif.