Diangkat Sebagai Dirut Bulog, Ini Penjelasan Mabes TNI terkait Status Novi Helmy Prasetya

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Markas Besar (Mabes) TNI menghormati keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

"TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto saat dikonfirmasi media, Senin 10 Februari 2025.

Terkait status Novi Helmi yang masih sebagai anggota TNI aktif, Hariyanto mengaku pihaknya akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Walau demikian, dia tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa status Novi di tubuh TNI ketika sudah menjabat sebagai Direktur Perum Bulog.

BACA JUGA:Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog

BACA JUGA:Periksa Titik Rawan, Jasa Raharja dan Korlantas POLRI Lakukan Survei Jalur Tol Cipularang

"Adapun nantinya proses administrasi terkait status keanggotaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di lingkup TNI tentunya akan dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme aturan yang berlaku," jelas dia.

Sebagai informasi, Erick Thohir melakukan pergantian direksi Perum Bulog dengan menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Ia akan memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto.

BACA JUGA:Cek Info Harga Emas Hari Ini, Senin 10 Februari 2025

BACA JUGA:Barcelona Mengamuk di Kandang Sevilla! Hujan Gol 4-1, Persaingan Klasemen La Liga Makin Memanas

Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca, seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Sumber: