Catatan Kinerja APBN 2021 Sebuah Optimisme APBN 2022

APBN tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi 3% PDB, APBN tahun 2022 memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit dibawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang merujuk pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III - 2021 menunjukkan optimisme besar. menggambarkan harapan, tapi terkalkulasi dengan baik dengan tahapan yang jelas, penuh presisi dan kredibel.

Belanja negara tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 2.714,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 769,6 triliun. 

Dalam RAPBN 2022 secara rinci anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percpeatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Sementara, untuk penanganan Covid-19, focus pemerintah antara lain yaitu antisipasi risiko dampak Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasam protokol kesehatan.

Selanjutnya, untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Lalu, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, anggaran disiapkan sebesar Rp541,7 triliun. Karena Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

Pembangunan infrastruktur, dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun. Adapun, pembangunan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, dan masih banyak yang lainnya.

Lalu, untuk TKDD, ditargetkan transfer ke daerah adalah sebesar Rp702,4 triliun, dan dana desa sebesar Rp68 triliun. Sehingga, total TKDD sebesar Rp770,4 triliun. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia.

Pada akhirnya, belanja tersebut, pemerintah juga berharap dapat mendorong tercapainya berbagai sasaran pembangunan di tahun depan. Seperti pengangguran terbuka di kisaran 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Serta tingkat ketimpangan rasio gini di kisaran 0,376-0,378 serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Tentunya anggaran ini harus terus menjadi alat yang dapat digunakan untuk terus meningkatkan kinerja, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi, kinerja ekspor-impor serta lainnya.

 Selain itu APBN 2022 ini harus bisa menjadi stimulus meningkatkan daya saing, agar program yang dianggarkan dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu untuk dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Caranya dengan meningkatkan efisien dan memotong APBN yang bukan prioritas dan kita tetapkan skala prioritas, dan menghadirkan program-program yang berkeadilan

 Termasuk mengurangi belanja birokrasi, tingkatkan kerja digital dan juga bantu pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan di sektor parekraf secara tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Agar APBN 2022 nanti bisa semakin responsif. *** Penulis adalah Dosen dan Pengamat*** 

Sumber: