Tok! Tak Ada Larangan dari FIFA, Erick Thohir Tetap Jabat Ketua PSSI Hingga 2027

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, memastikan utuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Keputusan ini setelah Erick Thohir menerima surat dari FIFA pada hari Senin tanggal 22 September 2025.
Erick Thohir menjelaskan bahwa, rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI yang saat ini diembannya, tidak melanggar peraturan FIFA.

"Tadi pagi saya dapat surat FIFA, yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan," kata dia.  

Erick memastikan bahwa dirinya sudah clean and clear. "Nah tentu sebagai Menpora saya jaga keseimbangan itu," ujar Erick dalam keterangan tertulis, yang dilansir dari ANTARA.

BACA JUGA:Prabowo Umumkan IKN Akan Menjadi Ibu Kota Politik pada 2028

Erick dilantik menjadi Menpora yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 September, menggantikan Dito Ariotedjo, yang mengisi posisi tersebut sejak April 2023.

Erick juga menepis kecemasan bahwa sepak bola akan menjadi anak emas Kemenpora karena ia ketua umum PSSI.

"Tidak mungkin saya sebagai Menpora, anak emasnya sepak bola, enggak. Anak emas saya nanti itu cabang olahraga unggulan yang 13 atau 14 cabor itu. Dan tentu olahraga yang lain, kita tata ulang," lanjutnya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada FIFA, atas kepercayaannya, dan Bapak Presiden juga, ketika pelantikan, juga bicara kepada saya secara langsung saya percaya Bapak Erick bisa menjalankan semua dengan baik. Saat itu, saya tidak mau bicara sebelum ada black and white," pungkasnya.

BACA JUGA:Kerja Sama Industri Strategis Indonesia–Turki Memasuki Babak Baru

Berbekal surat tersebut, Erick akan tetap menjabat Ketua Umum PSSI sampai 2027. 

Secara regulasi, FIFA memang tidak melarang seorang menteri olahraga merangkap jabatan sebagai ketua federasi sepak bola.

FIFA hanya melarang intervensi pemerintah suatu negara terhadap federasi sepak bola, sekaligus mendorong independensi dan melarang campur tangan politik.

Sumber: