Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pendanaan Family Office dari APBN

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai proyek pembangunan family office di Bali yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Anggaran nggak akan saya alihkan ke sana," ujar Purbaya saat ditemui usai pertemuan dengan sejumlah investor di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.

Purbaya mengaku sudah lama mendengar rencana pengembangan family office tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa proyek itu merupakan domain DEN sehingga ia tidak akan mencampuri urusan tersebut. "Saya biarkan saja, kalau DEN bisa jalan sendiri, ya silakan," imbuhnya.

BACA JUGA:Pemerintah Evaluasi Kebijakan Devisa Ekspor, Menkeu Purbaya Akui Dampaknya Belum Optimal

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam perumusan konsep family office yang dimaksud. Ia juga belum memperoleh penjelasan rinci mengenai bentuk dan mekanisme proyek itu.

"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," katanya.

Terkait pengelolaan APBN, Purbaya menegaskan fokusnya adalah memastikan agar setiap anggaran pemerintah tersalurkan secara efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya disiplin fiskal agar tidak ada kebocoran dana negara.

BACA JUGA:Jaksa Ungkap Dugaan Kongkalikong Raja Minyak Riza Chalid dan Anak, Negara Rugi Rp285 Triliun

"Saya ingin anggaran digunakan tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau mau buat family office, saya doakan," tambahnya.

Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan menggagas pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali.

Inisiatif ini ditujukan untuk menarik arus investasi asing dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di kawasan Asia.

Kawasan tersebut nantinya diharapkan berfungsi sebagai gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan disalurkan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

BACA JUGA:Baznas Pastikan 35.000 Paket Bantuan dari Indonesia Sudah Masuk ke Gaza

Luhut menyebut proyek ini juga membuka peluang bagi investor asing untuk menjadi co-investor bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA).

Sumber: