Kemlu RI Tanggapi Respons PBB soal Demo Indonesia, Jamin Penegakan Hukum yang Adil

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Kementerian Luar Negeri Republik Indoneisa (Kemlu RI) memberi tanggapan atas desakan dari Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Kemlu RI menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penegakan hukum yang adil.

"Pemerintah menjamin dilakukannya penegakan hukum yang adil dan senantiasa memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada korban dan keluarganya, termasuk melalui pembentukan mekanisme pengaduan dan pengawasan khusus," tulis pernyataan Kemlu RI yang diunggah di X pada Rabu, 3 September 2025.

BACA JUGA:Melihat Lukisan Karya Sri Mulyani yang Turut Dijarah

Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyebut bahwa investigasi dilakukan untuk setiap dugaan pelanggaran secara transparan.

Bahwasanya Indonesia menyesali terjadinya aksi demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Maka dar itu, pemerintah disebut akan memberi dukunga kepada korban beserta keluarganya.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Ravina Shamdasani menyampaikan responsnya terkait gelombang demonstrasi di Indonesia pada Selasa, 2 September 2025.

BACA JUGA:Catet! Golkar Tegaskan Anggota DPR RI yang Nonaktif Tidak Terima Gaji dan Tunjangan

PBB menekankan bahwa demonstrasi adalah hak fundamental warga negara yang harus dilindungi. Namun, laporan mengenai bentrokan antara aparat dan massa, penggunaan gas air mata, serta jatuhnya korban luka memicu perhatian serius.

"Kami menyerukan adanya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum HAM Internasional," ujar Ravina Shamdasani.

PBB kemudian menekankan tentang aparat keamanan termasuk militer untuk tetap mematuhi prinsip dasar penggunaan senjata selama diturunkan di aksi demonstrasi.

Melihat adanya pelanggaran hukum yang terjadi, PBB menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan.

Sumber: