Gelombang Demo Masyarakat: Cerminan Buruknya Komunikasi Publik Penyelenggara Negara

Tidak hanya cara pemerintah yang buruk dalam menanggapi protes kenaikan pajak, baru-baru ini masyarakat kembali dihebohkan dengan tanggapan DPR mengenai kenaikan gaji.

Pada saat dimintai konfirmasi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang menjelaskan bahwa tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan diberikan untuk tunjangan rumah anggota DPR.

Banyak publik yang menyayangkan kenaikan tunjangan DPR di tengah maraknya efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah.

Rakyat yang marah pun kembali turun ke jalan untuk menuntut DPR. Salah satu dari tuntutan rakyat adalah membubarkan DPR.

Suara rakyat ini pun kembali ditanggapi oleh anggota DPR Ahmad Sahroni. Ia menyebut "orang tolol sedunia" bagi masyarakat yang menuntut pembubaran DPR.

BACA JUGA:PBAK Ricuh! PB HMI Mengecam Tindakan Anarkisme di UIN STS Jambi

Cara komunikasi penyelenggara negara ini kembali mencerminkan betapa buruknya mereka merespons tuntutan rakyat.

Ditambah dengan komunikasi digital Indonesia yang kian besar membuat informasi cepat menyebar. Sudah seharusnya pemerintah dapat menyampaikan pernyataan yang bersifat substantif dan jelas, tanpa menyerang balik rakyat.

Gelombang demo seharusnya menjadi refleksi bagi para penyelenggara negara. Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi, membangun kepercayaan, dan menghadirkan rasa keadilan.

Tanpa itu semua, kebijakan apa pun akan sulit diterima oleh masyarakat.

Sumber: