AWARDS
b9

Gelombang Demo Masyarakat: Cerminan Buruknya Komunikasi Publik Penyelenggara Negara

Gelombang Demo Masyarakat: Cerminan Buruknya Komunikasi Publik Penyelenggara Negara

Demo besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur, Rabu 13 Agustus 2025.-ist/jambi-independent.co.id-

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Gelombang demonstrasi yang marak di berbagai daerah akhir-akhir ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah mendasar dalam komunikasi publik penyelenggara negara.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tidak transparan, tidak adil, atau bahkan merugikan, sering kali memuncak dalam bentuk aksi turun ke jalan.

Di bulan Agustus saja, sudah ada beberapa demo masyarakat yang menuntut pemerintah, dimulai dari demo kenaikan pajak hingga demo kenaikan tunjangan DPR.

Jika dilihat dari polanya, salah satu pemicu munculnya protes adalah minimnya keterbukaan informasi. Banyak kebijakan yang diumumkan tanpa aba-aba atau penjelasan menyeluruh, sehingga menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan di masyarakat.

Akibatnya, publik merasa kebutuhannya diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Misalnya pada kasus demo di Pati yang pada awalnya menuntut penurunan pajak malah berbelok arah untuk menuntut pemakzulan bupati.

BACA JUGA:Beredar Rekaman PBAK UIN STS Jambi Ricuh: Keren Nian Bang

Hal ini disebabkan karena upaya masyarakat yang akan demo ditanggapi oleh Bupati Pati Sudewo yang seakan menantang masyarakat.

"Silakan jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh kerahkan, saya tidak akan gentar," ucap Sudewo.

Pernyataan yang disampaikan Bupati Pati ini semakin menyulut emosi masyarakat. Aksi demo ini diawali dari adanya kebijakan pajak tanah dan properti yang naik hingga 250 persen.

Hal ini berakar dari pemotongan anggaran daerah untuk membiayai berbagai program pemerintah pusat. Publik merespons keras kebijakan yang terasa menambah beban hidup tanpa pelayanan yang setimpal. 

Selain di Pati, demo penolakan kenaikan PBB-P2 juga terjadi di sejumlah wilayah lain. Seperti masyarakat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang melakukan demonstrasi karena pajak yang dinaikkan hingga 300 persen.

Aksi ini dilakukan pada 14 Agustus 2025, sehari setelah demo besar-besaran di Pati.

BACA JUGA:Wuih! Polisi Amankan 10 Ribu Butir Ekstasi Transformers dan 7 Kilogram Sabu dari Warga Sijenjang Jambi Timur

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: