Walah! Segini Jumlah Konflik Lahan di Provinsi Jambi, Paling Banyak Kabupaten Tebo

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) JAMBI menegaskan komitmennya untuk turun tangan menyelesaikan persoalan konflik lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah. 

Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan bahwa apabila pemerintah kabupaten atau kota tidak sanggup menuntaskan permasalahan tersebut, Pemprov Jambi akan mengambil alih proses penyelesaiannya.

“Kita minta begini saja, kalau di daerah tim tidak berjalan atau sudah melakukan langkah-langkah, tapi belum ada penyelesaian, kami (Provinsi) siap menyelesaikannya,” kata Al Haris, Kamis 14 Agustus 2025.

Adapun langkah penyelesaian yang dimaksud mencakup koordinasi lintas instansi, mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. 

BACA JUGA:Innalillahi! Mpok Alpa Meninggal Dunia

Pemprov juga akan melibatkan unsur TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan.

“Tadi jelas, pak Danrem juga sudah sampaikan, Kapolda juga sudah disampaikan bahwa konflik lahan di daerah ini kan sudah banyak yang selesai, tapi juga ada belum yang selesai,” ungkap Al Haris. 

Sementara, untuk kasus-kasus yang telah berlangsung lama dan berpotensi memicu kerawanan sosial, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaiannya. 

“Tentu ketika tingkat bawah belum selesai, silahkan naikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kita insya Allah siap,” tutupnya.

BACA JUGA:Wah! Ini Jadwal Pembangunan Jembatan Batanghari III di Provinsi Jambi

Dia juga menyebutkan, bahwa saat ini ada 242 konflik lahan di kabupaten dan kota membutuhkan upaya yang lebih serius agar segera ada solusi tepat menyelesaikannya.

Konflik lahan itu menjadi perhatian serius Pemprov bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kata Gubernur Jambi.

"Kami terus mengupayakan penyelesaian konflik lahan bersama Kapolda, Danrem dan Kajati siap bantu," katanya.

Sampai tahun ini, ungkap gubernur, tercatat 242 desa di Provinsi Jambi mengalami konflik, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Tebo (87 desa) dan Merangin (49 desa).

Sumber: