Tantangan dan Realitas Fiskal di RPJMD Provinsi Jambi

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi JAMBI Tahun 2025-2029 hadir sebagai cetak biru masa depan, sebuah dokumen yang mengurai visi, misi, dan program pembangunan lima tahun ke depan.

Namun, menilik dari jejak langkah pembangunan sebelumnya, khususnya dengan visi "Jambi Mantap" yang telah berganti, timbul pertanyaan mendasar, akankah RPJMD kali ini mampu bergerak melampaui capaian yang terkesan minimalis, ataukah hanya akan menjadi repetisi program tanpa terobosan nyata?

Kritisisme tajam perlu diarahkan pada kemauan politik dan kapasitas riil daerah dalam mewujudkan cita-cita besar yang seringkali terasa menjauh dari realitas empiris.

Visi "Menjadikan Provinsi Jambi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Sejahtera" yang diusung dalam RPJMD ini memang terdengar mulia, sebuah kanvas ambisius yang menjanjikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi inklusif, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang responsif.

BACA JUGA:Zodiak yang Paling Pandai Ngatur Uang, Gak Pernah Bokek di Akhir Bulan

Namun, refleksi atas capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tahun 2024 menunjukkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pilar Lingkungan, misalnya, hanya mencapai 4,34% dari target, sementara Pilar Ekonomi 23,37%, dan Pilar Sosial 31,91%.

Data ini secara gamblang merefleksikan adanya kesenjangan serius antara target yang ditetapkan dengan realitas pencapaian di lapangan, suatu indikasi bahwa kerangka kerja sebelumnya mungkin belum sepenuhnya efektif dalam menerjemahkan aspirasi menjadi aksi konkret.

Capaian TPB yang minim ini bukan sekadar angka, melainkan indikator kegagalan sistemik dalam perencanaan dan implementasi program.

Rendahnya persentase capaian ini dapat mengindikasikan kurangnya integrasi lintas sektor, lemahnya koordinasi antar-OPD, atau bahkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi akar masalah yang sesungguhnya di setiap pilar.

BACA JUGA:Heboh! Seorang Pria Warga Rimbo Bujang Tewas Ditikam Usai Lakukan Hubungan Sejenis

Teori perencanaan pembangunan menggarisbawahi pentingnya indikator kinerja yang ambisius namun realistis, didukung oleh kapasitas implementasi yang memadai (Sjafrizal, 2015). Jika capaian sebelumnya masih jauh dari harapan, pertanyaan tentang evaluasi mendalam dan perbaikan strategi menjadi krusial.

Lebih jauh, ketidakmampuan mencapai target TPB juga menyoroti potensi disonansi antara dokumen perencanaan di atas kertas dengan praktik di lapangan. Apakah RPJMD sebelumnya hanya berfokus pada daftar program tanpa analisis mendalam mengenai kapasitas sumber daya dan hambatan implementasi?

Tanpa evaluasi mendalam terhadap alasan di balik kegagalan ini, RPJMD 2025-2029 berisiko mengulangi kesalahan yang sama, mengubah visi "Jambi Mantap 2029" menjadi sekadar jargon.

Kapasitas fiskal daerah menjadi jantung penggerak pembangunan. Dokumen RPJMD ini sendiri mengakui bahwa rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi Jambi pada tahun 2024 masih berada pada kategori rendah, yakni 1,542, meskipun ada proyeksi peningkatan menjadi 1,795 pada tahun 2029.

Sumber: