Tantangan dan Realitas Fiskal di RPJMD Provinsi Jambi

BACA JUGA:Zodiak yang Sering Jadi Bos karena Karismanya Bikin Orang Segan

Perbedaan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara kawasan perkotaan dan perdesaan adalah realitas yang tidak dapat diabaikan.

Hal ini menegaskan bahwa strategi pembangunan kawasan yang lebih terfokus pada pemerataan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar dominasi perkotaan adalah keniscayaan (Dunn, 2003; Subarsono, 2005).

Teori polarisasi pertumbuhan menegaskan bahwa tanpa intervensi yang tepat, pembangunan akan cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat yang sudah maju, meninggalkan daerah pinggiran dalam ketertinggalan.

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan sejauh mana RPJMD ini mengakomodasi pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan inklusif, terutama dengan anggaran yang lebih terbatas.

BACA JUGA:Bakal Jadi Andalan di Porprov, Atlet Kodrat Tanjabtim Raih Gelar Juara Umum I Kejurprov Tarung Derajat

Apakah target penurunan kemiskinan hanya akan tercapai melalui program-program parsial, ataukah ada strategi holistik yang menyentuh akar penyebab kemiskinan dan ketimpangan, seperti akses terhadap modal, pendidikan berkualitas, dan lapangan kerja yang layak di daerah terpencil, dengan memaksimalkan kolaborasi dan inovasi?

Secara spesifik, apakah RPJMD ini secara eksplisit mengidentifikasi wilayah-wilayah kabupaten/kota dengan sebaran daerah yang tertinggal dan merumuskan program spesifik untuk percepatan pembangunan di sana, dengan mempertimbangkan skema pendanaan baru seperti melalui Balai-Balai Kementerian?

Misalnya, melalui pembangunan infrastruktur dasar yang memadai, peningkatan kapasitas SDM lokal, atau penciptaan pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah perkotaan yang dapat didukung oleh dana yang diturunkan langsung oleh kementerian.

Tanpa strategi pemerataan yang tegas, terukur, dan adaptif terhadap perubahan skema pendanaan, pencapaian target makro dalam RPJMD tidak akan secara otomatis mengurangi kesenjangan yang ada.

BACA JUGA:Beri Perlawanan Sengit, Kodrat Kota Jambi Juara Umum II Kejurprov Tarung Derajat Tingkat Pelajar

Pada akhirnya, pertanyaan mendalam yang harus dijawab oleh pemangku kepentingan di Provinsi Jambi adalah: Jambi mau dibawa ke mana?

Apakah Jambi akan terus terjebak dalam pola pembangunan yang cenderung "minimalis" dalam capaian dan lambat dalam transformasi struktural, ataukah akan berani melakukan terobosan radikal yang benar-benar mengubah wajah perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya?

Ini bukan hanya soal angka dan target, melainkan soal keberanian merumuskan prioritas belanja yang transformatif, mengoptimalkan setiap potensi fiskal yang semakin terbatas, dan memastikan setiap program menyentuh akar permasalahan kebutuhan daerah yang sesungguhnya (Islamy, 1997; Nawawi, 2009).

Pemerintah daerah juga telah menampung aspirasi ASN terkait pemotongan pajak, mengindikasikan upaya untuk menjaga kesejahteraan ASN di tengah tantangan fiskal, dan berupaya memperjuangkan TPP.

Sumber: