Kenaikan harga minyak global inilah yang menjadi saluran transmisi utama ke Indonesia. Konsumsi BBM nasional berada di kisaran 1,5 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari.
Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 900 ribu barel minyak dan produk turunannya setiap hari.
Dengan struktur seperti ini, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar AS per barel berpotensi menambah beban impor energi Indonesia lebih dari 3 miliar dolar AS per tahun. Angka ini langsung berdampak pada APBN karena sebagian besar BBM dan LPG masih disubsidi atau dikompensasi negara.
Dalam APBN, sensitivitas fiskal terhadap harga minyak sangat tinggi. Kenaikan ICP beberapa dolar saja dapat mendorong tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
BACA JUGA:Toyota Innova Crysta Disuntik Mati, Padahal Jadi Andalan Mobil Keluarga
Jika harga minyak terdorong naik akibat gangguan Venezuela dan lonjakan permintaan China, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit.
Pilihannya menjadi klasik tetapi berat: menambah subsidi dengan risiko defisit melebar, atau menaikkan harga energi domestik dengan konsekuensi inflasi dan tekanan sosial.
Tekanan fiskal ini beriringan dengan tekanan eksternal. Nilai impor migas yang meningkat akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan kebutuhan devisa.
Dalam kondisi global yang tidak ramah, situasi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah kemudian memperparah imported inflation, karena energi adalah input utama hampir seluruh sektor ekonomi.
Biaya logistik naik, biaya produksi industri meningkat, dan harga pangan terdorong ke atas. Dalam konteks ini, Bank Indonesia cenderung harus mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, yang berarti biaya kredit tetap tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi domestik berisiko tertahan.
Dampak lanjutan yang sering luput diperhitungkan adalah jalur China. Jika China kehilangan pasokan minyak murah dari Venezuela dan harus membeli dengan harga lebih mahal di pasar global, maka biaya energi industrinya akan naik. Perlambatan ekonomi China menjadi risiko nyata.
Padahal, lebih dari 20 persen ekspor Indonesia bergantung pada pasar China, terutama untuk komoditas strategis seperti batu bara, nikel, CPO, dan produk mineral lainnya.
Jika pertumbuhan China melambat satu persen saja, dampaknya terhadap volume dan harga komoditas Indonesia bisa signifikan, menekan penerimaan devisa dan pendapatan negara.
BACA JUGA:Mazda 6 Sedan 2026: Spesifikasi, Harga, dan Tantangan Serius untuk Civic Type R
Dalam satu waktu yang sama, Indonesia berpotensi menghadapi dua tekanan sekaligus, dari sisi pengeluaran melalui lonjakan biaya impor energi dan subsidi, serta dari sisi pendapatan melalui pelemahan ekspor akibat perlambatan China.