JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Comissioner for Human Rights/OHCHR) mendesak dilakukan penyelidikan atas pelanggaran hukum selama demonstrasi di Indonesia.
Pernyataan ini diwakili melalui juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Ravina Shamdasani.
"Kami menyerukan adanya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum HAM Internasional," ucap Ravina Shamdasani.
BACA JUGA:Deretan Publik Figur yang Turun ke Jalan dalam Demo DPR 2025
Gelombang aksi demonstrasi yang belakangan ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.
Menurut pernyataannya, PBB menekankan bahwa demonstrasi adalah hak fundamental warga negara yang harus dilindungi.
Namun, laporan mengenai bentrokan antara aparat dan massa, penggunaan gas air mata, serta jatuhnya korban luka memicu perhatian serius.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi kekhawatiran publik,” ujar perwakilan PBB.
Selain itu, PBB juga menyoroti pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam memastikan media dapat meliput persitiwa yang terjadi secara bebas dan independen.
Pemerintah harus memastikan agar setiap aksi protes tetap berjalan dalam koridor demokrasi.
PBB kemudian menekankan tentang aparat keamanan termasuk militer untuk tetap mematuhi prinsip dasar penggunaan senjata selama diturunkan di aksi demonstrasi.
Melihat adanya pelanggaran hukum yang terjadi, PBB menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan.
Kondisi di Indonesia saat ini menjadi pengingat bahwa stabilitas demokrasi harus selalu dijaga melalui komunikasi yang sehat antara rakyat dan negara.
PBB menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi ini, serta siap mendukung upaya penyelesaian yang damai demi kebaikan masyarakat.