Mengenai tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberian (STTP) dan izin resmi bagian dari kampanye, Sertiyansah bilang dokumen tersebut hanya diperlukan jika ada kegiatan kampanye.
BACA JUGA:BRILink Jangkau ke Pinggiran Kota
Namun, H Abdul Rahman tidak melakukan aktivitas kampanye.
Sebelumnya, tim paslon 01 Maulana-Diza melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Rahman-Guntur kepada Bawaslu.
Mereka mengklaim bahwa pembagian sembako di kelenteng tersebut melibatkan simbol kampanye nomor urut 2 dan dilakukan tanpa izin yang sah.
Esoknya, pemilik klenteng Suaong Bio Sungai Sawang yang merasa terintimidasi dengan ulah tim paslon 01, melapor ke Polresta Jambi, Selasa 11 November 2024.
BACA JUGA:Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women's Empowerment Principles Awards 2024
BACA JUGA:Lama Duduk Di Bangku Cadangan, Caoimhin Kelleher Berniat Meninggalkan Liverpool di Tahun 2025
Pemilik klenteng, Chandra Liaw bersama Siti Meli melaporkan timses Maulana atas nama Robert Samosir dan Idris karena telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ke Polresta Jambi pada Selasa 12 November 2024.
"Segerombolan orang di antaranya Robert Samosir dan Idris tiba-tiba mendatangi klenteng milik klien saya Chandra Liaw saat acara. Gerombolan dari tim sukses Maulana ini telah mengintimidasi Chandra Liaw dengan mengancamnya," ungkap Ilham, tim advokasi H Abdul Rahman - Guntur.
Saat itu, kata Ilham, Chandra Liaw dipaksa untuk mengakui bahwa beras yang dibagikan saat acara di Klenteng tersebut pemberian dari H Abdul Rahman.
"Chandra Liaw dan Siti Meli diancam akan dipatahkan tangannya jika tidak mengaku beras yang dibagikan saat acara di Klenteng tersebut dari Cawako H Abdul Rahman. Padahal jelas, itu bantuan dari Klenteng pribadi bukan dari HAR," ujarnya.