Mentan Tegas Hentikan Impor Ilegal, 250 Ton Beras di Sabang Disegel Pemerintah

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pencapaian swasembada beras dan menghentikan semua bentuk impor yang tidak sejalan dengan kebijakan pangan nasional. 

Penegasan ini disampaikan setelah terungkapnya masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, tanpa izin dari pemerintah pusat.

Amran mengatakan, "Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut."

Ia memastikan pemerintah akan menghalau setiap upaya memasukkan beras dari luar negeri, terlebih jika dilakukan secara ilegal.

BACA JUGA:KAI Siapkan 7.982 Perjalanan untuk Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Beras yang ditemukan di Sabang langsung disegel setelah Mentan melakukan koordinasi cepat dengan aparat keamanan.

"Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar," tegasnya.

Amran menambahkan bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk melakukan impor beras, mengingat stok dalam negeri saat ini dalam kondisi kuat.

Proyeksi produksi beras 2025 mencapai 34,77 juta ton menurut data BPS. Kebijakan larangan impor ini disebut turut berpengaruh pada melemahnya harga beras dunia karena Indonesia tidak lagi menjadi pasar besar bagi komoditas tersebut.

BACA JUGA:Prabowo Fokus Benahi Kawasan Ilegal Lewat Koordinasi Lintas Lembaga

Ia juga menyebut beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam sempat berharap Indonesia kembali membuka keran impor, namun pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan beras domestik dapat terpenuhi hingga akhir tahun.

Terkait kasus beras ilegal di Sabang, Mentan mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah dirancang sebelumnya meski tidak mendapat restu pemerintah.

Ia menyebut adanya rapat koordinasi yang tetap berjalan meskipun pejabat terkait telah menyatakan penolakan.

Kasus yang sama sebelumnya diungkap pada Minggu 23 November 2025, ketika Mentan mengumumkan penyegelan gudang PT MSG yang dilaporkan mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin.

Sumber: