Sekda Sudirman: Pemprov Jambi Laksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Sekda Provinsi Jambi Sudirman-ist/jambi-independent.co.id-
Berpedoman pada ketentuan tersebut, penerimaan tenaga honorer dihentikan efektif 31 Oktober 2023.
Rekrutmen tenaga honorer setelah tanggal tersebut tidak diperbolehkan dan berakibat pada penundaan pembayaran.
BACA JUGA:Resmi Diluncurkan, Makan Bergizi Gratis Di Kota Jambi Berlangsung Sukses di 14 Sekolah
"Meskipun akan ada kebijakan lanjutan dari Gubernur, prioritas pembayaran saat ini difokuskan pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terdaftar dalam basis data dan telah bekerja minimal dua tahun,” sebutnya.
Dalam apel tersebut, Sekda Sudirman juga membacakan sambutan tertulis Gubernur Jambi Al Haris yang mengatakan bahwa Nasionalisme atau cinta tanah air dan kedisiplinan merupakan faktor pendorong bagi semua.
Ini untuk mengemban tanggung jawab serta melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, tentunya berdasarkan pada aturan atau regulasi yang berlaku.
“Dengan demikian, akan memiliki paradigma bahwa melaksanakan tugas-tugas dalam profesi kita sebagai aparatur sipil negara tidak hanya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi," kata Al Haris.
BACA JUGA:Kena Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas KPU Kabupaten Bungo Juga Ditarik
BACA JUGA:Sambut Ramadhan dengan Taqwa, PLN IP UBP Jambi laksanakan Tausyah Agama sekaligus Silaturahmi
Tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi dan pengabdian kita untuk kemajuan bangsa dan negara serta menghasilkan manfaat besar bagi Masyarakat.
Melalui Sekda Sudirman Gubernur Jambi juga mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks, dengan berbagai perubahan dan ketidakpastian nasional dan global.
Untuk itu, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sinergis sinergis, baik dalam satu perangkat daerah, antar perangkat daerah lingkup Pemprov Jambi, dengan instansi Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan), dan seluruh pihak terkait.
Selain itu, ASN juga dituntut menghadirkan inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: