Sebut Penanganan Sosial di Jambi Belum Maksimal, Pinto Jayanegara Konsultasi ke Kementerian Sosial

Sebut Penanganan Sosial di Jambi Belum Maksimal, Pinto Jayanegara Konsultasi ke Kementerian Sosial

Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Kementerian Sosial-Ist/jambi-independent.co.id-

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Wakil DPRD Provinsi JAMBI, Pinto Jayanegara menilai bahwa penanganan sosial di JAMBI masih belum maksimal.

Dirinya pun, bersama rombongan komisi IV DPRD Provisi Jambi, pada Senin 16 Oktober 2023 melakukan konsultasi ke Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

"Konsultasi ke kementerian sosial khususnya Dirjen Rehabilitasi sosial, guna kita mendapatkan informasi mengenai penangangan tuna sosial dan lainnya. Karena saat ini di Provinsi Jambi masih banyak kasus sosial yang harus kita tangani," katanya.

Selain itu, Pinto juga menjelaskan bahwa, beberapa masalah sosial yang berada di Provinsi Jambi masih belum mampu ditangani dengan maksimal.

BACA JUGA:5 Zodiak Perempuan yang Paling Dicintai Semua Orang

BACA JUGA:AHASS Jambi Berikan Promo Oktober Hemat

Hal ini seperti perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan kaum minoritas. 

Maka dengan adanya konsultasi ke dirjen tersebut, diharapkan pihaknya mampu mendapatkan sesuatu cara untuk menangani kasus sosial yang ada.

"Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya geng motor yang meresahkan masyarakat. Tentu ini juga masuk kedalam kasus sosial. Belum lagi perdagangan manusia, kaum minoritas seperti LGBT dan sebagainya, eksploitasi anak. Tentu ketika kita berdiskusi dengan dinas sosial masalah seperti ini belum mampu sepenuhnya tertangani dengan maksimal dan memang sering terjadi salah sasaran,” ujar Pinto.

Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya merekomendasikan adanya Satgas yang memang konsentrasi terhadap penanganan masalah sosial ini.

BACA JUGA:Jangan Asal Beli Skincare, Perhatikan 10 Hal Ini Agar Tidak Menyesal

BACA JUGA:Kabut Asap di Tebo Kian Pekat, Jarak Pandang Hanya Tembus 2 KM

"Dan juga kita merekomendasikan bahwa perlu adanya satgas yang konsentrasi terhadap penanganan masalah sosial ini melibatkan stakeholder terkait, bisa didalamnya perwakilan dari Pol PP, dinas perlindungan perempuan dan anak, dinas pendidikan, bahkan Balai Latihan Kerja juga bisa kita libatkan agar permasalahan sosial ini mampu tertangani dengan baik karna ini adalah tanjung jawab kita bersama,” bebernya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: