Menkumham Yasonna H Laoly Ajak Pelaku Bisnis Sinergi dengan Pemerintah Perangi Perdagangan Orang

SANUR, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Pada tanggal 10 Agustus 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menghadiri Government and Business Forum (GABF) di Hyatt Regency SANUR, Bali.

Dalam forum tersebut, Menkumham Yasonna H Laoly memusatkan perhatian pada perlunya sinergi antara pelaku bisnis dan pemerintah dalam upaya memerangi perdagangan orang, terutama dalam konteks penipuan online yang semakin berkembang.

Perdagangan orang kata Menkumham Yasonna H Laoly, adalah suatu tindakan kriminal yang meresahkan dunia, terutama dalam era digital seperti sekarang ini.

Penipuan online dan praktik bisnis yang tidak etis telah menjadi penyebab utama dalam penyebaran perdagangan orang.

BACA JUGA:5 Zodiak Perempuan Ini Terkenal Pemalu dan Suka Dandan

BACA JUGA:Komentar Presiden Jokowi tentang Diskon Hukuman untuk Ferdy Sambo Cs oleh MA

Dalam sambutannya, Menkumham Yasonna mengajak para pelaku bisnis, khususnya generasi muda yang aktif dalam teknologi, untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam upaya memerangi masalah ini.

"Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang," ujar Yasonna.

Dalam upaya melawan perdagangan manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret.

Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan gugus tugas khusus dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

BACA JUGA:Polemik Proyek Stockpile Batu Bara PT SAS, Wali Kota Jambi Jamin Keselamatan Warga, Gubernur Minta Pakai RTRW

BACA JUGA:Nasroel: 70 Persen Perusahaan Batu Bara di Jambi Cuma Cari Untung, Tapi Tak Komit dengan ATJ

Selain itu, Indonesia juga telah melakukan kerja sama bilateral dengan berbagai negara dalam hal bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum.

"Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum," lanjutnya.

Sumber: