Jelang Kongres Pemilihan Ketum PWI Pusat, Ini yang Disampaikan Ketua PWI Provinsi Jambi

Jelang Kongres Pemilihan Ketum PWI Pusat, Ini yang Disampaikan Ketua PWI Provinsi Jambi

Rapat pembahasan kongres pemilihan Ketum PWI Pusat, di Kantor PWI Provinsi Jambi, Senin 3 Juli 2023.-risza/jambi-independent.co.id-

JAMBI-INDEPENDENT.CO.IDKongres pemilihan Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, rencananya bakal digelar di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada September 2023 mendatang. 

PWI Provinsi Jambi pun sudah mulai menggelar rapat untuk membahas kongres ini. Seperti yang dilakukan di Kantor PWI Provinsi Jambi, Jalan Jakarta Ujung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Senin 3 Juli 2023.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua PWI Provinsi Jambi, Ridwan Agus Depati. Rapat tersebut berjalan seru.

Ada beberapa poin yang menjadi perdebatan di tingkat pengurus PWI Provinsi Jambi, yang nantinya akan diusulkan pada kongres nanti.

BACA JUGA:Antisipasi Gangguan Keamanan di Perairan Tanjab Timur, Sat Polairud Polres Tanjab Timur Libatkan Nelayan

BACA JUGA:WADUH..!! Dua Ekor Buaya Berukuran Besar Muncul di Bawah Jembatan Teluk Dawan, Warga Ketakutan

Tampak hadir dalam rapat, di antaranya, Sekretaris PWI Provinsi Jambi Arwani, Wakil Ketua Organisasi Nalom Siadari, Ketua SIWO Herianto Reza, Wakil Ketua Bidang Media Siber & Multi Media, Risza S Bassar dan beberapa pengurus lainya.

Ketua PWI Provinsi Jambi, Ridwan Agus Depati yang memimpin langsung rapat ini mengatakan, ada beberapa poin yang akan diusulkan pada kongres pemilihan Ketum PWI Pusat nanti.

”Ini persiapan kita menjelang kongres PWI nanti. Di mana ada beberapa poin yang diusulkan dari kita,” katanya.

Lanjut Ridwan Agus, salah satu contoh yakni hak politik wartawan. Dalam UU 1945, di mana ada hak dipilih dan hak memilih. 

BACA JUGA:Debt Collector di Jambi Rampas Motor Konsumen, Ini Komentar Ketua YLKI

BACA JUGA:AWAS..!! Angka Kecelakaan Sebagian Besar Dialami Roda Dua, Kenali Penyebabnya ..

”Kami tak setuju, bila wartawan tidak dibolehkan masuk partai politik. Karena hak itu adalah hak azazi seseorang,” kata Ridwan dengan nada lantang.

Pria yang berdarah Kerinci ini mengatakan, lain halnya soal pengurus. Jika pengurus bisa dimaklumi dilarang jadi pengurus partai. "Tapi kalau wartawan, saya rasa tidak perlu dilarang,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: