Rakor Penanganan Masalah Angkutan Batu Bara di Jambi, Anggota DPR RI H Bakri Kecewa dengan Kementerian ESDM

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI, H Bakri mengungkapkan kekecewaannya kepada Kementerian ESDM saat rapat koordinasi masalah angkutan batu bara di Provinsi JAMBI pada Jumat, 16 Desember 2022.

Kekecewaan anggota DPR RI dari Jambi ini, karena tidak ada satupun perwakilan dari Kementerian ESDM yang hadir secara fisik di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

"Kementerian ESDM diwakili Ibu Lana Direktur Pengawasan, tadi saya kira mau membahas masalah teknis tapi ternyata hanya menyampaikan kata sambutan," katanya.

Dikatakan Politisi partai PAN ini, seharusnya perwakilan Kementerian ESDM dapat datang secara langsung ke Jambi untuk melihat apa permasalahan angkutan batu bara ini. 

BACA JUGA:Yamaha Freego 125 Segera Hadir di Jambi 

BACA JUGA:Truk Tanpa Muatan Banyak Isi BBM di SPBU, Angkutan Batu Bara Malah Pilih Lewat Jalan Dalam Kota Jambi

Bakri juga menyoroti mengenai progres pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, termasuk juga rencana investasi dalam optimalisasi jalur air untuk angkutan batu bara.

"Saya minta juga Pak Gubernur evaluasi itu orang-orang yang bangun jalan khusus itu, katanya ada kendalan di Amdal nya, kalau ada kendala harus diselesaikan secara bersama-sama" pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat penangangan angkutan batu bara dengan sejumlah pihak. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri oleh Dirjen Kementerian ESDM dan Kemenhub, Anggota DPR RI, Ditlantas Polda Jambi, serta diikuti oleh Bupati Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.

Dalam rapat kali ini, Gubernur Al Haris memaparkan sejumlah aspek permasalahan angkutan batu bara di Jambi. Setidaknya kata Gubernur, ada 6 poin permasalahan angkutan batu bara di Jambi.

BACA JUGA:Polda Jambi Siapkan Pengamanan Natal dan Tahun Baru 

BACA JUGA:Catat Aturan Baru, Beli Gas Elpiji 3 Kg Harus Pakai MyPertamina

"Pertama sebagian jalan nasional yang dilalui angkutan batu bara dalam kondisi rusak, kemudian masih banyak kendaraan yang over load dan over dimensi, kurangnya fasilitas kantung parkir, meningkatnya jumlah angkutan batu bara yang tidak terkendali dan belum optimalnya pengaturan angkutan batu bara," katanya.

Melihat permasalahan tersebut, Pemprov Jambi bersama unsur Forkopimda telah menyiapkan setidaknya 5 poin rekomendasi dan tindak lanjut dari permasalahan angkutan batu bara tersebut.

Sumber: