Lahan Pembangunan Stadion Center Disomasi Yayasan Pendidikan Jambi, Ini Reaksi DPRD Provinsi Jambi

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Adanya somasi terhadap Pemprov JAMBI terkait lahan pembangunan Stadion Center, mendapat reaksi dari DPRD Provinsi JAMBI.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, Abunyani mengingkatkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar menunda pembangunan stadion center di kawasan Pijoan, Kabupaten Muarojambi.

Hal ini setelah dikabarkan bahwa kuasa hukum dari Yayasan Pendidikan Jambi, telah melayangkan surat somasi pada Pemerintah Provinsi Jambi terkait lahan pembangunan stadion center yang direncanakan kawasan Pijoan itu.

"Saya secara pribadi menyarankan dengan tegas pada pemerintah melalui Dinas PUPR,” kata Abunyani.
Lanjutnya, berdasar informasi dari Dinas PUPR bahwa sekarang lagi proses lelang, namun belum terjadi kontrak pemenangnya.

BACA JUGA:Waduh, Pemprov Jambi Disomasi Terkait Lahan Pembangunan Stadion Center

BACA JUGA:DPW BM PAN Provinsi Jambi Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua Periode 2022-2027, Simak Jadwal dan Syaratnya

“Mengingat ini ada somasi, tolong jangan ditindaklanjuti dulu pembangunannya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, dari awal kami dari Fraksi Gerindra juga pernah menyarankan jangan bangun stadion center dilahan yang belum clean and clear," kata Abunyani.

Dijelaskan Abunyani, pada prinsipnya fraksi Gerindra tidak melarang Pemerintah Provinsi Jambi membangun stadion center.

Namun dia mempersilahkan pemerintah untuk  membangun stadion tersebut  di lahan yang sudah clean and clear.

"Kan ada pilihan lahan yang direncanakan pembangunan stadion center seperti di SPN, dan Sungai Gelam. Sekali lagi saya menyarankan pada Pemprov Jambi jangan dibangun dulu,” kata dia.

BACA JUGA:Diperintah Kakaknya, Pelajar SMK di Kota Jambi Ditangkap Polisi Karena Edarkan 4,8 Kilogram Ganja

BACA JUGA:Nikmati DAIFEST 2022, Beli Daihatsu Bertabur Hadiah Menarik hingga Akhir Tahun

Dia mengingatkan, agar jangan sampai uang rakyat yang dibangun itu malah menjadi mubazir.

“Ini menyangkut APBD, artinya saat ini belum dilakukan pembangunan dan proses kontrak lelang masih ada waktu untuk menghentikan itu, dana itu bisa jadi Silpa. Saya berharap Pemerintah harus ambil sikap untuk antisipasi pada somasi ini," tutupnya.

Sumber: