Kerjasama Pengembangan Ekonomi Wilayah Sumatera

Kerjasama Pengembangan Ekonomi Wilayah Sumatera

Kepala BPS Kabupaten Muaro Jambi -Ist/jambi-independent -

BACA JUGA:Seberapa Bahaya Kandungan Etilen Glikol dan Dietilen Glikol di Liquid Rokok Elektrik? Ini Penjelasan Ahli 

BACA JUGA:Sikok Bagi Duo, Kasus Korupsi Uang Jasa Kebersihan RSUD Kol Abundjani, Uang Dibagi Dua dengan Kepala ULP

Perlambatan realisasi investasi mengindikasikan terjadinya penurunan daya tarik investasi wilayah Sumatera. Dalam upaya meningkatkan investasi, maka perlu penguatan kerjasama antardaerah di wilayah Sumatera dalam pengembangan investasi dan sekaligus menguatkan rantai nilai wilayah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam skala yang besar untuk menguatkan konektivitas antardaerah perlu diimbangi dengan pengembangan kawasan ekonomi yang didukung dengan kerjasama investasi.

Langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan peta jalan dan rencana tindak kerjasama antardaerah yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha swasta dan perguruan tinggi. Peta jalan dan rencana tindak kerjasama antardaerah juga didukung oleh Pemerintah Pusat, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan perbankan dalam percepatan pembangunan dan perluasan jaringan infrastruktur; penyiapan dan pengembangan skema pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan; serta perluasan promosi dan jaringan pemasaran.

Urgensi Kerjasama Pengembangan Wilayah Sumatera

Berbagai literatur menegaskan kuatnya keterkaitan antara kerjasama antardaerah dengan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antardaerah sering dikaitkan dengan penyediaan bahan baku dan pengurangan biaya produksi, perluasan pasar dan penyebaran manfaat dari suatu kegiatan ekonomi atau dikenal dengan aglomerasi (Martin dan Octavianno, 2001). Bradley and Gans (1996) menyebutkan bahwa aglomerasi membawa manfaat positif (eksternalitas) yang muncul sebagai akibat mobilitas sumber daya, tenaga kerja, dan kapital antardaerah secara lebih mudah, cepat dan murah. 

Mobilitas sumber daya itu selanjutnya mendorong peningkatan produksi, penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi saja, tetapi juga daerah lain sekitar yang memasok sumber daya, bahan baku, tenaga kerja dan modal. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan berputar dan selanjutnya menciptakan nilai tambah dan akumulasi kapital sebagai sumber investasi berikutnya. 

BACA JUGA:Supir Ambulans Beberkan Kondisi Brigadir J : Masih Berlumuran Darah 

BACA JUGA:Kecelakaan di Bungo Truk Vs Toyota Avanza, 3 Orang Luka Berat

Proses akumulasi yang berjalan seiring dengan aglomerasi pada umumnya akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat dibanding daerah yang tidak termasuk dalam pengaruh aglomerasi. Daerah yang mempunyai kawasan industri pada umumnya mempunyai tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding daerah yang mengandalkan pertanian saja. Daerah yang mempunyai kawasan perkebunan, kawasan industri dan kawasan pariwisata juga mempunyai potensi untuk tumbuh lebih cepat dan maju (Todaro, 2006, dan Arsyad, L, 2011). 

Dampak negatif dari aglomerasi adalah terjadinya pemusatan kegiatan di satu daerah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antardaerah. Dampak negatif hanya dapat diatasi dengan mendorong peningkatan kesiapan sumber daya manusia, perluasan akses terhadap informasi, teknologi, modal dan pasar; serta peningkatan konektivitas antardaerah (Todaro, 2006; Jhingan, M. L., 2010; dan Arsyad, L, 2011). 

Kerjasama antardaerah selain mendorong transformasi wilayah Sumatera juga memacu integrasi ekonomi untuk mewujudkan wilayah Sumatera sebagai suatu kawasan perekonomian yang maju, berkembang dan berdaya saing. Kerjasama antardaerah akan mendorong mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta investasi secara lebih cepat dan bebas. Kerjasama itu akan membawa implikasi bagi percepatan perekonomian nasional dan daerah.

Yeremias T Keban (2009 ) menegaskan manfaat dari kerjasama antardaerah, yaitu: daerah yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar; kemampuan melakukan lompatan kemajuan yang lebih tinggi; posisi tawar (bargaining power) yang lebih kuat dalam memperoleh sumber daya; mitigasi dan mencegah risiko konflik antardaerah yang merugikan dalam pengelolaan sumber daya; transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan kaidah pembangunan berkelanjutan; serta pengembangan rantai nilai (value chain) industri mulai dari produksi, pengolahan, transportasi, logistik sampai ke pasar, dan rantai nilai pariwisata mulai dari informasi wisata, transportasi, akomodasi, destinasi, amenitas, dan pusat perdagangan.

BACA JUGA:Catat, Ini Rincian Fase Gerhana Bulan Total 8 November 2022, Terlihat di Indonesia 

BACA JUGA:Super GEBER, Promo Gebyar November dari Honda Sinsen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: