150 Ribu Honorer K2 Murka, Terancam PHK hingga Masuk Pengalihan ke Outsourcing
Massa Honorer K2 menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta.-Ilustrasi Foto: Ricardo-JPNN.com
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Sebanyak 150 ribu honorer K2 merasa murka. Sebab mereka akan terancam kena PHK karena tidak masuk dalam daftar pendaftaran pegawai non ASN.
Mereka juga akan dimasukkan daftar pengalihan ke pegawai outsourcing. Mereka adalah tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan serta satuan pengamanan dan sejenisnya
Merekapun marah, karena honorer K2 masuk dalam daftar pengalihan ke outsourcing.
Hal ini dipicu dari terbitnya surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022.
BACA JUGA:Ketua PSSI Didesak Mundur, Agung Gumelar : Tak akan Menyelesaikan Masalah
Penerbitan surat inipun membuat honorer K2 murka. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Melyani Kahar mengatakan munculnya surat KemenPAN-RB bahwa banyak jabatan yang salah dalam pendataan non-ASN memantik kemarahan mereka.
Pasalnya, honorer K2 sudah senang masuk pendataan non-ASN, tetapi kini dibuat galau.
"Kalau melihat surat tersebut kan tidak bisa dipukul rata dengan para honorer K2. Sejak awal honorer K2 itu sumber gajinya bukan dari APBN/APBD dan jabatannya ya di tenaga teknis administrasi," kata Sean, sapaan akrab pentolan honorer K2 yang dikenal vokal ini, kepada JPNN.com, Selasa 11 Oktober 2022 seperti dikutip dari JPNN.com
Dia mengingatkan surat edaran (SE) soal penghapusan honorer yang dikeluarkan almarhum MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.
BACA JUGA:Besok, Buruh Ancam Demo Nasional di 34 Provinsi dan di Istana Negara
BACA JUGA:Duh Macet Lagi, Begini Kondisi Lalu Lintas di Traffic Light Paal X Kota Jambi
Di dalam SE itu disebutkan jika daerah masih membutuhkan tenaga honorer dari pengamanan, kebersihan, dan sopir bisa merekrut menjadi outsourcing
Sementara, sejak honorer K2 ada, mereka sudah menduduki jabatan-jabatan tersebut.
"Pemerintah sudah tahu dari 300 ribu honorer K2 yang tersisa, terdapat 200 ribu lebih yang berada di jabatan tenaga teknis administrasi. Laahhhh, terus kenapa dikeluarkan surat pengalihan ke outsourcing?" serunya.
Sean mempertanyakan di mana tanggung jawab pemerintah. Mengapa honorer K2 ikut dimasukkan dalam daftar pengalihan outsourcing.
BACA JUGA:Beberapa Unit Perumahan Nelayan Masih Kosong, Fasilitas Umum Terus Ditingkatkan
BACA JUGA:Cari Masalah, Politisi Marine Le Pen Minta Seluruh Masjid di Prancis Ditutup
Artinya, status honorer K2 dihapus dan digunakan sistem kontrak yang sewaktu-waktu diganti.
Dia menyebutkan gara-gara surat KemenPAN-RB 7 Oktober itu, nasib 150 ribu honorer K2 terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, tidak ada jaminan mereka akan dipekerjakan sampai pensiun.
"Namanya outsourcing, bisa diganti sewaktu-waktu. Jangan begitu lah kepada honorer K2, kami ini manusia yang punya hati juga Bapak-bapak pejabat," tegasnya.
BACA JUGA:Hari Ini, Tunjangan Guru Madrasah bukan ASN Sudah Bisa Dicairkan
BACA JUGA:Kondisi Traffic Light Paal X Mulai Lengang, Tapi Masih Ada Truk Muatan Batu Bara Lewat
150 Ribu Honorer K2 Terancam PHK
Sean merasakan honorer K2 selalu mendapatkan perlakuan tidak adil pemerintah. Sekarang ini pemerintah dinilai lebih mengutamakan non-K2.
Dia mempertanyakan mengapa ada diskriminasi lagi soal pekerjaan yang sudah lama honorer K2 lakukan.
"Harapan kami tiba tiba dipatahkan lagi dengan aturan yang bikin resah," pungkas Sean.
Sebelumnya, KemenPAN-RB mengeluarkan surat terbaru lagi. Surat Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 itu ditandatangani Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni. Surat tersebut ditujukan kepada deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
BACA JUGA:Makin Ambyar, Rupiah Hari Ini Tembus Rp 15.318
BACA JUGA:Agnez Mo Menangis Saat Tampil di Panggung Synchronize Festival
Dalam suratnya, Alex Denni menyatakan pendataan non-ASN sampai 1 Oktober 2022 mencatat sebanyak 2.216.042.yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah terdiri atas 66 instansi pusat dan 524 daerah.
Namun, kata Alex, data yang diinput oleh kementerian/lembaga dan pemda masih terdapat honorer pada jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat MenPAN-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022.
"Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan serta satuan pengamanan dan sejenisnya dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing), dan tidak termasuk dalam data dasar honorer," tegas Alex Denni.
Dalam lampiran surat itu terdapat 264 jabatan yang harus dialihkan ke outsourcing.
BACA JUGA:Polres Sarolangun Gunakan Anjing Pelacak, Sudah 6 Hari Ahmad Sabri Belum Ada Jejak
BACA JUGA:Horeeee FIFA
Ironisnya, sekitar 150 ribu honorer K2 berada pada 264 jabatan yang dialirkan ke outsourcing. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jpnn.com
- Share:
