Curhat Warga Desa Mekarsari Kabupaten Batanghari, Tanah Diserobot Mafia Tanah Hingga Ngadu ke KSP

"Kami juga meminta kepada pemerintah agar mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi," kata Abdullah Direktur Eksekutif WALHI Jambi, pada Sabtu, 24 September 2022.

Dalam Hari Tani kali ini, WALHI Jambi menyoroti mudahnya pemerintah baik di tingkat Provinsi dan Pusat mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk menggarap hutan atau lahan yang ada.

BACA JUGA:Ratusan Konflik Agraria Belum Selesai, WALHI Jambi Bersama Ribuan Petani akan Adakan Rapat Umum 

BACA JUGA:Minggu Depan, Ada Kabar Baik Soal Kasus Ferdy Sambo, Apa Itu? Ini Kata Kadiv Humas Polri

Namun, perusahaan-perusahaan ini kemudian banyak terlibat konflik dengan masyarakat yang membuat masyarakat dalam kondisi terpojok.

"Kita mencatat, Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan," katanya.

Dari ratusan konflik yang belum selesai ini, keterlibatan aktor utamanya adalah perusahaan ekstraktif seperti sawit, tambang dan HTI, pemerintah dan masyarakat korban dengan rincian lahan atas tambang mencapai 95 konflik. HTI atau hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.

"WALHI Jambi sendiri memprioritaskan ada sebanyak 17 desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam," ungkapnya. *

Sumber: