Pasca Ekspor CPO Dibuka Kembali, Ekonom Sarankan Pemerintah Lakukan 3 Hal Penting Ini
jambi-independent.co.id|
Editor:
Surya Elviza|
Sabtu 21-05-2022,09:32 WIB
Ekonom meminta pemerintah melakukan langkah penting pasca larangan ekspor cpo dicabut--
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID-Para ekonom buka suara terkait dibukanya kembali keran ekspor CPO oleh pemerintah.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar harga minyak goreng di dalam negeri tidak melambung tinggi pasca dicabutnya larangan ekspor. Juga agar para pengusaha tidak lagi ada permainan dalam hal ekspor CPO.
Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira yang meminta agar pemerintah perlu menyiapkan rencana ke depan setelah ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dibuka kembali.
BACA JUGA:Dituduh Lakukan Pelecehan Sexual Pramugari Jet Pribadi, Apakah Terkait Elon Musk Akuisisi Twitter?
Menurut Bhima, pemerintah harus bisa mengendalikan harga minyak goreng yang acuannya ialah mekanisme pasar.
Bhima khawatir pengusaha yang mengacu pada harga di pasar internasional menaikkan harga minyak goreng secara signifikan, khususnya minyak goreng kemasan.
"Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional dikhawatirkan bisa meningkat lebih tinggi," ujar Bhima.
Bhima mengusulkan tiga solusi yang sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah setelah pencabutan larangan ekspor dilakukan.
Pertama, Bhima menyarankan pemerintah menugaskan Perum Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng.
Menurut Bhima, selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor minyak goreng sehingga peran Bulog sangat dibutuhkan.
Nantinya, Bulog membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional.
Kemudian, yang kedua pemerintah diimbau menghapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah dan mengganti dengan minyak goreng kemasan sederhana karena pengawasannya jauh lebih mudah dibanding curah.
"Ketiga, jika masalahnya ialah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri maka program biodisel harus mengalah. Target biodisel harus segera direvisi dan fokuskan dulu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng," kata Bhima seperti yang dikutip dari jpnn.com.
Selain itu, kebijakan itu dinilai butuh penyegaran pejabat pelaksana, salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah minyak goreng. (viz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
