b9

Ketika Rakyat Turun ke Jalan: Peringatan untuk Elite yang Terlena

Ketika Rakyat Turun ke Jalan: Peringatan untuk Elite yang Terlena

DR Pahrudin, Akademisi Universitas Nurdin Hamzah-Ist/jambi-independent.co.id-

BACA JUGA:Tok! Kompol Kosmas Kaju Gae Kena Sanksi PTDH Buntut Tewasnya Affan Kurniawan

Sebuah demonstrasi yang mengarah pada anarki dapat memperdalam polarisasi sosial. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung tindakan keras sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, dan di sisi lain, kerusuhan, kemacetan, dan kerusakan fasilitas publik mengganggu masyarakat. Polarisasi ini dapat menghancurkan kesatuan sosial dan memperluas perbedaan antar kelompok.

Setiap kerusuhan menimbulkan biaya sosial-ekonomi yang tidak kecil. Ekonomi yang tidak stabil menghadapi tantangan tambahan, seperti pembakaran gedung pemerintahan, kerusakan fasilitas umum, dan penurunan aktivitas bisnis. Ketidakstabilan politik juga membuat investor menunda ekspansi. Daya saing ekonomi Indonesia di wilayah tersebut dapat melemah jika situasi ini terus berlanjut.

Membangun percakapan yang tulus antara pemerintah, DPR, dan rakyat adalah solusi jangka panjang dari krisis ini. Demokrasi yang sehat seharusnya menjadi tempat untuk aspirasi, bukan kerusuhan. Untuk mencapai hal ini, etika politik harus dibuat: pejabat harus hidup sederhana, kebijakan harus transparan, dan keinginan rakyat harus diakomodasi dengan cara formal.

Sebaliknya, gerakan rakyat juga harus memastikan etika. Aksi damai yang berkelanjutan akan meningkatkan tekanannya daripada kerusuhan sesaat. Menurut Mahatma Gandhi, "kekerasan hanya melahirkan kebencian baru, sementara kedamaian melahirkan keadilan."

BACA JUGA:Ketum Bahlil Lahadalia Dijadwalkan hadir Musda Golkar Jambi

Demonstrasi terkini adalah alarm keras bagi bangsa ini. Demonstrasi ini bukan hanya protes terhadap tunjangan DPR dan sederet tuntutan lainnya; tetapi juga menunjukkan kehancuran kepercayaan rakyat terhadap pemimpin politik. Meskipun penting, respons pemerintah tidak cukup. Reformasi struktural dalam tata kelola kekuasaan, anggaran, dan etika pejabat publik sangat dibutuhkan.

Ketidakpuasan akan berlanjut jika pemerintah tidak mendengarkan pesan rakyat. Krisis kepercayaan dapat menjadi bom waktu yang akhirnya meledak lebih dahsyat daripada demonstrasi yang mereda sesaat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan apakah kita akan terjerumus dalam siklus protes, represi, dan ketidakpercayaan yang tidak berujung atau apakah demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik melalui dialog dan reformasi.

Penulis adalah :

Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah

Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN)

Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: