Optimisme Menteri Keuangan: Sektor Perumahan Jadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Dari semula hanya mencakup 45.000 unit, jumlah rumah yang akan direnovasi pada tahun mendatang meningkat tajam menjadi 400.000 unit.

Dengan total pembangunan dan renovasi 790.000 unit rumah yang dibiayai negara, target nasional “3 Juta Rumah” semakin dekat untuk dicapai.

"Kontribusi sektor perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat besar. Karena bukan hanya rumah yang dibangun ada konsumsi material, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan investasi. Semua sektor terdorong," ujar Purbaya menjelaskan efek berantai dari program ini.

BACA JUGA:Nah! Perintah Gubernur Jambi: Perbaikan Atap GOR Kota Baru Dimulai Akhir Oktober 2025

Optimisme tersebut juga didorong oleh terobosan birokrasi yang signifikan. Dua kendala utama yang selama ini menjadi penghambat penyaluran anggaran dan serapan pasar mulai diatasi secara serius: yakni pemutihan data pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK, serta optimalisasi aset milik negara di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Terkait SLIK, Purbaya telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak OJK dalam waktu dekat untuk membahas langkah-langkah konkret guna memutihkan data pinjaman masyarakat yang kerap menghambat akses terhadap KPR bersubsidi.

Ia yakin, jika masalah ini dapat diselesaikan, maka permintaan akan rumah subsidi akan meningkat drastis dalam waktu singkat.

BACA JUGA:5 Jenis Makanan yang Tidak Dianjurkan Dikonsumsi Bersamaan dengan Telur

Sementara itu, untuk masalah aset negara yang terbengkalai, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan lahan milik DJKN termasuk 37 hektare lahan yang telah diidentifikasi untuk digunakan dalam program perumahan nasional.

Ia menekankan pentingnya percepatan proses balik nama dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pemanfaatan aset tersebut bisa segera direalisasikan.

Di luar pembiayaan dan ketersediaan lahan, Purbaya juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya reformasi kualitas hunian. Salah satu terobosan yang tengah digagas adalah peningkatan luas minimal unit rumah vertikal (apartemen) dari 36 meter persegi menjadi 45 meter persegi, terutama untuk MBR dan segmen menengah tanggung. Langkah ini dinilai penting demi memastikan standar hidup yang lebih layak dan manusiawi.

BACA JUGA:PPN 11 Persen Bisa Turun! Menkeu Purbaya: Kita Lihat Dulu Kondisi Ekonominya

Untuk mendukung inisiatif ini, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan hybrid finance, yaitu perpaduan antara dana subsidi (FLPP) dan KPR komersial.

Melalui pendekatan subsidi silang ini, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah yang selama ini tidak cukup miskin untuk menerima subsidi, namun juga belum mampu membeli rumah komersial, akan mendapatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PKP menunjukkan bahwa perumahan kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sektor sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sumber: