b9

Untung-Rugi Wilayah Pertambangan Rakyat, Menyelamatkan Rakyat atau Menanggung PETI?

Untung-Rugi Wilayah Pertambangan Rakyat, Menyelamatkan Rakyat atau Menanggung PETI?

Dr Noviardi Ferzi-ist/jambi-independent.co.id-

BACA JUGA:Simak! Ini Daftar Nama-nama Tersangka yang Kena OTT KPK Bareng Immanuel Ebenezer

Nanang et al. (2025) menegaskan bahwa konflik kepentingan dalam tambang rakyat di Jambi muncul akibat absennya tata kelola yang jelas dan tarik-menarik kepentingan antara masyarakat, elite lokal, dan pemilik modal.

PETI adalah lingkaran setan: menciptakan ekonomi semu, memperlebar ketimpangan, sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

​Sebaliknya, WPR membuka jalan tengah yang lebih rasional. Dengan sistem izin yang sederhana, koperasi tambang rakyat bisa menjadi wadah kolektif untuk mengelola sumber daya secara legal.

Dinar dan Sutriadi (2024) menunjukkan bahwa formalisasi WPR sering mandek akibat regulasi yang tumpang tindih.

BACA JUGA:Buntut Demo 2 Desa Tolak PLTA Kerinci, Polisi Tahan Sejumlah Warga

Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi syarat mutlak agar WPR benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar jargon legalitas di atas kertas.

​Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengambil langkah awal dengan menetapkan sejumlah blok WPR di Merangin dan daerah lain.

Dokumen reklamasi dan pasca tambang tengah disiapkan untuk diajukan ke DPRD sebagai prasyarat izin.

Inisiatif ini patut diapresiasi, tetapi perlu dipastikan berlanjut ke tahap implementasi nyata—pendataan penambang, pengawasan berbasis teknologi, hingga pembinaan kelembagaan koperasi.

BACA JUGA:Wamendukbangga Suapi Balita Penerima MBG di Jambi, Tekankan Pentingnya Komunikasi Keluarga dan Pendidikan

Tanpa itu, WPR hanya akan menjadi regulasi tanpa daya, sementara PETI tetap merajalela.

​Kesimpulannya, Jambi akan rugi besar jika terus membiarkan PETI berlangsung: kerugian fiskal, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang sulit dipulihkan.

Sebaliknya, Jambi akan untung nyata jika serius mengelola WPR: Rp1,1 triliun potensi ekonomi per tahun dapat dioptimalkan, rakyat memperoleh kepastian hukum, daerah mendapat tambahan fiskal, dan dana reklamasi tersedia untuk memperbaiki lingkungan.

WPR bukan sekadar legalisasi tambang rakyat, melainkan aset strategis untuk keluar dari jebakan PETI dan membangun masa depan hijau Jambi.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: