Waduh! OTT KPK Terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer Ternyata Terkait Pemerasan Pengurusan Sertifikasi K3
KPT lakukan OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer-ist/jambi-independent.co.id-
JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer ini, dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 di Jakarta.
Rupanya, OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer ini terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. "Terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh, Kamis tanggal 21 Agustus 2025.
BACA JUGA:Simak! Ini Profil Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Kena OTT KPK di Jakarta
Lebih lanjut Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan.
Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Fitroh.
Dikutp dari ANTARa, dia mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.
Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.
BACA JUGA:Momentum Perkuat Pengabdian, Kapolda Pimpin Upacara Hari Juang Polri
Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
